Jakarta EKOIN.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan tiga tugas utama perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan pemerataan pembangunan. Penekanan itu ia sampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam sambutannya, Mendagri yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP menyebutkan lembaga tersebut dibentuk untuk mengoordinasikan urusan lintas sektoral di wilayah perbatasan. Karena itu, BNPP dilekatkan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar memiliki kewenangan koordinasi yang kuat.
“Tugas BNPP yang paling utama ada tiga. BNPP ini dulu tidak ada, 15 tahun yang lalu tugasnya dikerjakan oleh Kemendagri di bawah Ditjen Adwil,” ujar Tito.
Tiga Fokus Utama Perbatasan
Tugas pertama BNPP adalah menjaga perbatasan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini tercatat 15 PLBN sudah beroperasi dan berada di bawah koordinasi BNPP. Ke depan, pemerintah berencana menambah jumlahnya secara bertahap untuk memperkuat fungsi pengawasan.
Tugas kedua BNPP berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbatasan, terutama di wilayah darat yang masih menyisakan sejumlah persoalan. Beberapa titik di Kalimantan, seperti Pulau Sebatik dan Krayan, disebut Mendagri masih menghadapi persoalan batas dengan negara tetangga.
Adapun tugas ketiga adalah membangun daerah perbatasan agar masyarakat merasakan pemerataan pembangunan. Tito menekankan, kesejahteraan warga di wilayah terluar berperan langsung terhadap ketahanan nasional.
“Kalau rakyatnya makmur, sejahtera, otomatis ini menjadi buffer zone, benteng untuk mengamankan perbatasan, mengamankan kedaulatan negara kita,” jelasnya.
Dukungan Publik untuk Perbatasan
Selain menjelaskan tugas BNPP, Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat. Menurutnya, sebuah lembaga tidak bisa bertahan tanpa legitimasi publik. Oleh karena itu, kinerja BNPP harus bisa dirasakan dan diketahui masyarakat luas.
“Kalau rakyat tidak kenal BNPP, BNPP dianggap tidak diperlukan. Tidak ada legitimasi, tidak ada dukungan nanti,” katanya.
Mendagri menambahkan, keberadaan BNPP harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan selamat ulang tahun bagi BNPP dan berharap lembaga tersebut semakin bermanfaat.
“Selamat ulang tahun BNPP. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk, pertolongan kepada kita untuk membuat BNPP lebih baik untuk masyarakat,” tandas Tito.
Sebagai rangkaian acara, pemerintah juga memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 27 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengabdi 10, 20, hingga 30 tahun. Selain itu, santunan kepada anak yatim turut diserahkan sebagai bentuk kepedulian sosial.
Upacara peringatan HUT ke-15 BNPP ini dihadiri jajaran pejabat Kemendagri, pegawai BNPP, dan tamu undangan lainnya. Acara berlangsung khidmat dengan tetap menonjolkan makna kebangsaan.
Melalui peringatan ini, pemerintah ingin meneguhkan kembali semangat kerja sama dalam menjaga wilayah perbatasan. Harapannya, masyarakat perbatasan semakin terlindungi dan merasakan keadilan pembangunan.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
