Jakarta,EKOIN.CO- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat adanya fenomena peralihan konsumsi BBM dari jenis subsidi Pertalite (RON 90) ke BBM non-subsidi sejak Juli hingga Agustus 2025. Pergeseran ini dianggap sebagai sinyal penting dalam dinamika energi nasional.
Gabung WA Channel EKOIN
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan pola konsumsi masyarakat menunjukkan perubahan signifikan dalam dua bulan terakhir. “Sejak Juli-Agustus 2025 terjadi fenomena yang tidak biasa, yakni adanya pergeseran konsumsi masyarakat dari Pertalite ke BBM non-subsidi,” jelasnya.
Menurut Laode, perubahan ini menjadi indikator bahwa masyarakat mulai mengalihkan pilihan bahan bakarnya, baik karena alasan efisiensi, kualitas, maupun daya beli. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam untuk memahami faktor pendorong utama pergeseran konsumsi BBM tersebut.
Pergeseran konsumsi BBM semakin nyata
Data internal Kementerian ESDM menunjukkan bahwa penjualan Pertalite mulai menurun pada Juli 2025. Di sisi lain, terjadi peningkatan permintaan pada jenis BBM non-subsidi, termasuk Pertamax dan Pertamax Turbo. Tren ini berlanjut hingga Agustus, memperlihatkan konsistensi perubahan pola konsumsi.
Pergeseran ini, menurut ESDM, tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga pada kebijakan subsidi negara. Pemerintah disebut perlu meninjau ulang strategi pengelolaan subsidi agar tetap tepat sasaran dan tidak membebani anggaran.
Selain itu, kecenderungan masyarakat beralih ke BBM non-subsidi menandakan adanya peningkatan kesadaran terhadap kualitas bahan bakar. Pertalite yang selama ini menjadi andalan masyarakat, perlahan digantikan oleh produk dengan oktan lebih tinggi.
Dampak terhadap kebijakan energi nasional
Pergeseran konsumsi BBM menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian ESDM menilai tren ini bisa memengaruhi kebutuhan impor minyak mentah dan produk turunan di tahun-tahun mendatang. Bila peralihan terus berlanjut, proyeksi impor BBM perlu disesuaikan.
Laode menambahkan, pihaknya juga tengah menganalisis apakah fenomena ini berkaitan dengan pola ekonomi masyarakat pasca-pandemi, perkembangan transportasi, atau faktor harga internasional. Hasil analisis diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan energi berkelanjutan.
“Pemerintah tidak ingin fenomena ini hanya dipandang sebagai pergeseran sesaat. Kita harus melihatnya dalam konteks jangka panjang agar kebijakan energi lebih adaptif,” tegas Laode.
Selain sisi ekonomi, ada pula implikasi lingkungan. BBM non-subsidi dengan oktan lebih tinggi menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan Pertalite. Hal ini sejalan dengan target pemerintah menurunkan emisi karbon sesuai komitmen transisi energi.
Sementara itu, sejumlah pengamat energi menilai pergeseran konsumsi BBM ini sebagai momentum penting untuk mendorong masyarakat beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Namun, mereka mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan daya beli masyarakat menengah ke bawah.
Kementerian ESDM memastikan akan terus memantau tren konsumsi hingga akhir 2025. Pemerintah juga membuka opsi menyesuaikan kebijakan distribusi BBM subsidi jika diperlukan. Dengan begitu, kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.
Pergeseran konsumsi BBM ini diperkirakan akan terus menjadi bahan evaluasi lintas sektor, baik di bidang fiskal, energi, maupun lingkungan. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan rakyat dan arah kebijakan energi nasional.
Fenomena pergeseran konsumsi BBM dari Pertalite ke non-subsidi menandai adanya dinamika baru dalam sektor energi. Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan adaptif.
Saran:
Masyarakat diharapkan bijak memilih bahan bakar sesuai kebutuhan kendaraan, pemerintah diminta memastikan subsidi tepat sasaran, sementara transisi energi harus diarahkan untuk mendukung keberlanjutan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
