Bogor EKOIN.CO – Komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk memastikan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam penyediaan papan, semakin dipertegas. Hal tersebut ditandai dengan peresmian Akad Massal KPR FLPP sebanyak 26 ribu unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara akbar ini juga meliputi serah terima kunci rumah dan digelar secara hybrid, dengan fokus utama di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada Senin (29/9).
Presiden Prabowo Subianto hadir didampingi oleh jajaran Kabinet, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kehadiran para menteri ini menunjukkan koordinasi lintas sektor dalam mendukung program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Akad Massal KPR FLPP menjadi Kata Kunci Fokus dari inisiatif pemerintah ini. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan rakyat kecil dapat merasakan kesejahteraan melalui kepemilikan rumah layak huni.
“Saya sangat bangga, sangat bahagia, dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga hal ini bisa kita wujudkan, bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini,” terang Presiden Prabowo, menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan program ini.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa penyerahan 26 ribu rumah subsidi FLPP dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di seluruh Tanah Air. Jumlah penerima manfaat yang hadir langsung di Cileungsi mencapai 200 keluarga.
Sisa penerima manfaat lainnya mengikuti acara secara daring, menunjukkan jangkauan program ini yang menyentuh seluruh pelosok Indonesia. Program ini memberikan akses kepemilikan rumah layak huni bagi MBR, dengan dukungan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen fundamental pemerintahannya untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Pesan keberpihakan tersebut disampaikan dalam acara yang menandai penyerahan KPR FLPP dalam jumlah besar.
Terobosan Kebijakan Perumahan Rakyat
Program perumahan rakyat yang baru diresmikan Presiden Prabowo kali ini diiringi oleh berbagai terobosan kebijakan yang secara jelas berpihak pada MBR. Terobosan ini dirancang untuk menghilangkan hambatan finansial dan birokrasi yang selama ini memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu terobosan signifikan adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis bagi MBR, secara langsung meringankan beban biaya awal kepemilikan rumah. Selain itu, Pemerintah berupaya mempercepat dan menggratiskan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Langkah terpenting lainnya adalah keputusan menaikkan kuota FLPP secara substansial. Kuota FLPP ditingkatkan dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Peningkatan ini merupakan jumlah kuota terbesar yang pernah tercatat sepanjang sejarah program FLPP.
Meskipun kuota dinaikkan, suku bunga KPR FLPP tetap dipertahankan di angka 5 persen dan tidak mengalami kenaikan. Berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat ini menjadi bukti nyata keseriusan negara terhadap kesejahteraan rakyat kecil.
SPresiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 26 Ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci rumah yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada Senin, 29 September 2025.
Interaksi Presiden dengan Penerima Manfaat
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo berinteraksi secara langsung dengan para penerima manfaat dari berbagai daerah melalui sambungan daring. Interaksi ini memberikan sentuhan personal dan memperlihatkan dampak langsung program.
Ikhsan dari Aceh, misalnya, dengan penuh haru menyampaikan rasa syukurnya yang mendalam karena akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. “Alhamdulillah sehat Pak,” ucapnya ketika disapa langsung oleh Presiden.
Presiden Prabowo membalas sapaan itu dengan hangat, “Alhamdulillah, jadi saya gembira saudara akhirnya bisa punya rumah. Bagaimana, mampu ya dibayar (angsuran)?” Ikhsan pun menjawab dengan keyakinan, “InsyaAllah Pak, alhamdulillah mampu Pak.” Jawaban ini disambut gembira oleh hadirin.
Cerita haru juga datang dari wilayah timur. Dari Papua, Ibu Marwah, seorang cleaning service, tak dapat menyembunyikan rasa bangganya saat berdialog dengan Presiden. Ia mengaku lega akhirnya dapat menandatangani akad KPR yang telah lama diidamkan.
Sementara itu, penerima manfaat di Ternate, Maluku Utara, turut menyampaikan kepuasannya setelah melihat langsung kualitas rumah yang mereka terima. Mereka mengapresiasi kualitas bangunan yang telah disediakan.
“Alhamdulillah aman, bagus. Kualitasnya baik. Alhamdulillah nyaman Pak,” ujarnya. Presiden pun membalas, “Baik. Terima kasih. Selamat ya. Semoga ibu akan senang di rumah yang baru.”
Kisah inspiratif lainnya datang dari Stefanus, seorang guru honorer berusia 27 tahun dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mengaku mengambil keputusan cerdas dengan memilih memiliki rumah lebih dulu sebelum berkeluarga.
Presiden Prabowo secara terbuka mengapresiasi perencanaan keuangan dan hidup yang matang dari Stefanus. “Bagus. Berarti Anda merencanakan yang baik. Daripada ajak kawin tau-tau nggak punya rumah. Repot. Jadi ternyata Anda sebagai guru punya perencanaan yang baik,” ungkap Presiden.
Menutup dialog inspiratif tersebut, Presiden Prabowo kembali menegaskan tekad kuat pemerintahannya untuk terus berpihak kepada rakyat. Komitmen ini akan menjadi prioritas utama.
“Rakyat kita semuanya kita perjuangkan. Rumahnya layak. Penghasilannya cukup. Ini perjuangan kita bersama dan kita akan sampai ke situ,” pungkasnya. Dia juga menyampaikan harapan baik, “Mudah-mudahan kalian tercapai harapan dan cita-cita kalian semua.”
Peresmian Akad Massal KPR FLPP 26 ribu unit menjadi penanda penting komitmen Pemerintah Prabowo Subianto dalam mengatasi isu ketimpangan perumahan di Indonesia. Terobosan kebijakan seperti BPHTB gratis dan peningkatan kuota FLPP secara drastis menunjukkan langkah nyata dan konkret untuk meringankan beban MBR. Interaksi langsung Presiden dengan penerima manfaat dari berbagai profesi dan daerah juga memberikan validasi personal bahwa program ini tepat sasaran dan memberikan dampak emosional yang signifikan. Keberhasilan program ini merupakan hasil kolaborasi fiskal yang kuat dari APBN dan eksekusi di lapangan.
Untuk menjaga momentum positif Akad Massal KPR FLPP ini, Pemerintah harus memastikan kecepatan dan kualitas pembangunan perumahan subsidi agar tetap terjaga seiring peningkatan kuota. Pengawasan ketat terhadap pengembang dan bank penyalur KPR perlu ditingkatkan agar tidak ada penyimpangan di lapangan, terutama terkait kualitas bangunan. Selain itu, sosialisasi mengenai kemudahan baru, seperti BPHTB gratis, harus diintensifkan hingga ke tingkat daerah. Program ini perlu diperluas dengan skema pembiayaan yang lebih beragam dan inklusif untuk berbagai segmen MBR, termasuk pekerja informal. Komitmen menjaga suku bunga tetap 5 persen adalah kunci yang harus dipertahankan untuk menjamin keterjangkauan angsuran bagi rakyat kecil.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
