JAKARTA, EKOIN.CO –Kebijakan pemangkasan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat terhadap Provinsi DKI Jakarta kembali mencuri perhatian publik. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa bahkan melontarkan gurauan tajam yang disambut tawa para pejabat dalam rapat koordinasi terbaru di Jakarta, Senin (7/10/2025).
Ikuti kabar ekonomi terbaru di WA Channel EKOIN ➜
“Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya daya potong banyak, hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ujar Purbaya sembari tertawa, menandai suasana rapat yang sempat cair meski membahas topik berat.
Pemangkasan DBH dan Rasionalisasi Fiskal Nasional
Purbaya menjelaskan, alasan pemangkasan DBH untuk DKI Jakarta dilakukan lebih besar dibanding daerah lain karena pertimbangan ekonomi makro dan kebutuhan fiskal nasional. Menurutnya, besaran pemotongan dilakukan secara proporsional, menyesuaikan porsi penerimaan daerah dari pusat.
“Kalau lihat proporsional kan semakin besar DBH yang diberikan, pasti semakin besar kepotongnya. Kira-kira begitu, sederhananya begitu,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, kata dia, anggaran DBH yang dipotong untuk Provinsi Jawa Barat hanya sekitar Rp2,48 triliun, sementara Jawa Timur sebesar Rp2,81 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan pemangkasan untuk Jakarta yang mencapai Rp15 triliun.
“Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini (pemangkasan DBH), dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” tambahnya.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah sementara untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Pemerintah pusat tengah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan daerah dan kapasitas fiskal nasional agar tetap berkelanjutan.
Dampak Pemotongan terhadap Anggaran DKI Jakarta
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui pemangkasan DBH tersebut berdampak besar terhadap pendapatan daerah. Ia menyebut pendapatan DKI Jakarta kini turun signifikan dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.
“Ya, kami tentu tidak bisa berbuat banyak karena ini keputusan pemerintah pusat. Kami akan menyesuaikan prioritas anggaran agar program pelayanan publik tetap berjalan,” ujar Pramono.
Pemangkasan dana ini otomatis membuat beberapa proyek non-esensial harus ditunda. Pemerintah provinsi kini fokus pada sektor-sektor vital seperti transportasi publik, pendidikan, dan kesehatan.
Meski demikian, Purbaya optimistis Jakarta tetap mampu bertahan di tengah tekanan fiskal. Ia menyebut kondisi ekonomi ibu kota yang lebih kuat dibandingkan daerah lain menjadi alasan utama pemerintah pusat percaya diri melakukan pemangkasan sebesar itu.
“Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu dan cara persentase enggan lebih besar dibanding yang lain,” tuturnya.
Purbaya juga menegaskan bahwa bila kondisi ekonomi nasional membaik, pemerintah pusat akan mengembalikan dana bagi hasil ke porsi semula. “Bila ekonomi membaik, tentu DBH akan kami kembalikan seperti sebelumnya,” janjinya.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini sebagai bentuk rasionalisasi fiskal yang wajar di tengah tekanan ekonomi global. Namun mereka mengingatkan agar pemerintah daerah tetap mendapatkan ruang fiskal cukup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Langkah efisiensi dan penyesuaian prioritas anggaran pun diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
