Jakarta, Ekoin.co — Pemerintah memastikan kelanjutan berbagai stimulus ekonomi pada 2026 sebagai langkah antisipatif menghadapi tekanan ekonomi global yang kian dinamis.
Melalui Paket Ekonomi lanjutan, kebijakan ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat UMKM, serta memperluas lapangan kerja nasional.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebutkan Paket Ekonomi 2026 merupakan hasil evaluasi kebijakan sepanjang 2025 yang dinilai efektif menopang ketahanan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.
“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui stimulus yang langsung menyentuh masyarakat dan dunia usaha,” ujar Haryo.
Sedikitnya terdapat tujuh stimulus utama yang dipastikan berlanjut pada 2026.
Pertama, Program Magang Nasional tetap dilanjutkan sebagai bagian dari akselerasi tenaga kerja. Pada 2025, program ini berhasil melampaui target dengan 102.696 peserta dari target 100.000 peserta, sekaligus meningkatkan kesiapan lulusan perguruan tinggi menghadapi kebutuhan industri.
Kedua, perpanjangan tarif PPh Final 0,5 persen untuk UMKM hingga 2029. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban usaha kecil, memberi ruang ekspansi bisnis, serta mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.
Ketiga, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, khususnya di sektor pariwisata dan industri padat karya. Melalui skema ini, pekerja menerima gaji bersih lebih besar karena pajak penghasilan ditanggung negara.
Keempat, fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan kembali diperpanjang guna menggerakkan industri properti dan sektor konstruksi yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.
Kelima, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) seperti pengemudi ojek online, kurir, dan sopir logistik. Hingga akhir 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 731 ribu peserta.
Keenam, kelanjutan program bantuan sosial untuk menjaga inflasi pangan dan daya beli masyarakat rentan, meliputi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng, serta BLTS Kesra yang menyasar lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat.
Ketujuh, optimalisasi program padat karya tunai dan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga memberikan relaksasi suku bunga MLT guna mempermudah akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai gambaran, capaian stimulus 2025 menunjukkan hasil signifikan, mulai dari realisasi Program Magang Nasional yang melampaui target, penyaluran bansos pangan di atas 95 persen, hingga kepesertaan BPU yang menembus 731 ribu orang.
Pemerintah berharap keberlanjutan stimulus ini mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan di tengah tekanan global.
