Jakarta, Ekoin. co – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, sebagai penghubung utama penyampaian informasi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
Penunjukan tersebut sekaligus menempatkan Safrizal sebagai koordinator komunikasi publik yang informasinya akan terintegrasi dengan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital, guna memastikan arus informasi yang seragam dan terverifikasi.
Tak hanya berperan sebagai contact person, Safrizal juga dipercaya memimpin tim wilayah Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk wilayah Aceh.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, penugasan tersebut mempertimbangkan rekam jejak dan pemahaman Safrizal terhadap kondisi Aceh. Selain menjabat Dirjen Bina Adwil, Safrizal pernah mengemban amanah sebagai Penjabat Gubernur Aceh pada periode 2024–2025 dan merupakan putra daerah.
“Komunikasi publik terkait Aceh harus fokus dan detail. Posko wajib menampilkan aktivitas penanganan di Aceh secara spesifik, dengan laporan perkembangan dari hari ke hari. Contact person-nya Pak Safrizal, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, mantan Pj Gubernur Aceh dan juga orang Aceh,” ujar Tito, Senin (19/1).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Safrizal menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat kendali informasi, data lapangan, serta koordinasi lintas sektor.
“Kami akan memperkuat fungsi posko tidak hanya sebagai pusat koordinasi, tetapi juga sebagai sumber informasi publik yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Safrizal.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal kinerja Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya di wilayah Sumatera, melalui sinergi antarlembaga dan pendampingan berkelanjutan kepada pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan daerah terdampak bencana, sehingga roda pemerintahan, aktivitas sosial, dan perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan secara normal.
Selain itu, posko rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan mampu menyajikan data kegiatan secara rinci dan terkini, memantau perkembangan lapangan secara real time, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Transparansi informasi menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses pemulihan pascabencana di Aceh.
Dengan penyampaian informasi yang konsisten, terbuka, dan akurat, masyarakat diharapkan dapat mengikuti secara langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berlangsung.
