Jakarta, Ekoin.co – Eksistensi Satgasa Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dikomandoi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin rupanya meninggalkan residu konflik agraria.
Riset yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sejak dibentuk dan beroperasi, Satgas PKH menyebabkan 21 kasus penggusuran disertai kekerasan terhadap masyarakat dengan luas mencapai 48.183,37 hektare di Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika membeberkan, meningkatnya konflik agraria selama 2025 turut dipicu keterlibatan TNI.
Keterlibatan militer secara langsung dalam kebijakan penertiban kawasan hutan telah melahirkan gesekan dengan masyarakat akibat pendekatan yang militeristik, alih-alih mengedepankan musyawarah dan dialog.
“Meskipun Satgas PKH dianggap berhasil mengembalikan kawasan hutan dari korporasi ke tangan negara, namun, operasi Satgas PKH juga meninggalkan residu konflik agraria,” kata Dewi, di Jakarta, Selasa (20/1).
Dikatakan, ekspansi teritorial TNI berupa pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru dan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) untuk mendukung program swasembada pangan-energi, secara nyata memantik TNI untuk melakukan berbagai cara khususnya dalam pengadaan tanah demi mendukung program prioritas tersebut.
Upaya “klaim” sepihak TNI di atas tanah garapan dan pemukiman masyarakat semakin meningkat sehingga memicu kenaikan konflik agraria. Temuan KPA, sepanjang 2025 terjadi 24 letusan konflik agraria di sektor fasilitas militer (naik 300%). 10 diantaranya disebabkan pembangunan Kodam baru dan Batalyon TP untuk mendukung program swasembada pangan-energi.
Instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk pengamanan kebun-kebun sawit dan proyek-proyek strategis nasional telah memantik penurunan secara besar-besaran aparat TNI dalam penanganan konflik agraria.
Keterlibatan TNI dalam penanganan konflik agraria telah menyebabkan 70 kasus kekerasan, naik 89 % dari tahun sebelumnya. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, kasus kekerasan yang dilakukan TNI di wilayah konflik agraria terus mengalami lonjakan.
“Data ini memperkuat dugaan banyak pihak yang melihat semakin kentalnya pendekatan militeristik yang dilakukan pemerintah, beberapa tahun belakangan, terutama di era pemerintahan Prabowo. Pihak TNI semakin sering dilibatkan dalam penanganan konflik agraria dengan dalih menjaga stabilitas dan keamanan nasional,” ujarnya. (*)
