Garut, Ekoin.co – Pemerintah mempertegas komitmennya dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Asep Kurnia, meresmikan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non TPI Garut pada Kamis (29/1/2026).
Langkah strategis ini diambil guna menjawab lonjakan kebutuhan dokumen keimigrasian sekaligus memperluas akses layanan di tingkat kabupaten.
Asep Kurnia menegaskan bahwa Kanim Garut bukan sekadar gedung baru, melainkan instrumen pemerataan layanan publik dan pengungkit ekonomi daerah.
Selama ini, mobilitas warga Garut untuk urusan keimigrasian masih bergantung pada kantor di luar wilayah.
“Pembentukan Kantor Imigrasi Garut merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam meningkatkan pelayanan serta memfasilitasi pembangunan ekonomi daerah,” ujar Sekjen Asep Kurnia.
Menjawab Beban Layanan yang Tinggi Urgensi kehadiran Kanim mandiri ini diperkuat oleh data permohonan yang signifikan.
Tercatat sejak Januari 2025 hingga akhir Januari 2026, sebanyak 10.077 warga Garut harus menempuh jarak jauh untuk mengajukan paspor di Kanim Tasikmalaya. Sementara itu, 2.204 pemohon lainnya dilayani melalui Mall Pelayanan Publik Garut.
Peresmian ini juga diwarnai dengan penandatanganan hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Garut kepada Kemenimipas.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyebut kehadiran kantor ini sebagai jawaban atas tuntutan publik akan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.
Sinergi Keamanan dan Ketertiban Selain sektor imigrasi, agenda ini turut merangkaikan kerja sama antara Lapas Garut dengan Forkopimda Kabupaten Garut untuk penguatan keamanan.
Sinergi lintas sektor dinilai krusial agar fungsi pemasyarakatan dan keimigrasian berjalan efektif dan kondusif.
Dengan beroperasinya Kanim Garut, masyarakat kini dapat menikmati efisiensi waktu dan biaya.
Kehadiran kantor ini diharapkan mampu memperkuat iklim investasi, mempercepat mobilitas pelaku usaha, dan memastikan negara hadir di tengah kebutuhan rakyat tanpa sekat birokrasi yang panjang.
