Kuala Lumpur, Ekoin.co – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menolak tegas desakan pihak oposisi untuk memberikan penjelasan resmi di parlemen terkait isu penyerahan lahan seluas lebih dari 5.000 hektare di perbatasan Sabah-Kalimantan kepada Indonesia.
Anwar menilai tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan merupakan bentuk penyalahgunaan kebebasan berbicara yang bertujuan menyesatkan publik.
Oposisi Dituding Putar Balikkan Fakta
Dalam pernyataannya yang dikutip BERNAMA, Jumat (30/1/2026), Anwar menegaskan bahwa oposisi sengaja mengeksploitasi sentimen keagamaan dan memutarbalikkan fakta demi kepentingan politik.
“Jika mereka ingin klarifikasi, seharusnya bertanya langsung melalui jalur yang benar. Sebaliknya, mereka malah menghakimi dan terus menyebarkan informasi yang keliru. Ini bukan perilaku oposisi yang bertanggung jawab,” ujar Anwar di Kuala Lumpur.
Klaim Tiga Desa di Nunukan
Isu ini muncul setelah Pemimpin Oposisi Malaysia, Hamzah Zainudin, menuding pemerintah telah menyerahkan lahan seluas 5.207 hektare kepada Indonesia. Lahan tersebut disebut sebagai kompensasi atas penyelesaian sengketa di tiga desa di wilayah Nunukan, dekat perbatasan Sabah-Kalimantan.
Hamzah menuntut agar persoalan kedaulatan tanah ini dibahas secara terbuka di parlemen agar publik memperoleh informasi yang transparan.
Pemerintah Putuskan Tak Perlu Klarifikasi
Menanggapi desakan oposisi, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membahas masalah ini di parlemen. Menurutnya, klarifikasi lebih lanjut hanya akan membuang waktu karena tuduhan tersebut dibuat dengan itikad buruk.
“Pemerintah tidak akan memberikan penjelasan di parlemen karena tidak diperlukan. Tuduhan ini salah dan jelas dimaksudkan menipu rakyat dengan informasi palsu,” tegas Anwar.
