Perkara Korupsi Jual Beli Gas, KPK Periksa Mantan Dirut PT PGN Suko Hartono

Jakarta, Ekoin.co – Pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam kerja sama jual beli gas di PT PGN tahun 2017-2021 terus digeber penyidik KPK.

Pemeriksaam sejumlah saksi pada Senin (2/2) untuk memperkuat pembuktian di pengadilan tindak pidana korupsi. Dari enam orang, salah satu saksi yang diperiksa adalah mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Suko Hartono (SH).

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama SH selaku Dirut PGN tahun 2020-2021,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (2/2).

Budi juga menjelaskan bahwa penyidik KPK memanggil lima saksi lainnya, yakni SS selaku Direktur PT Post Energy (Sadikun Group), dan SNP selaku Group Head Business and Technology Development PGN periode 2016-Maret 2018.

Kemudian SUN selaku Kepala Divisi Government Community Relations PGN, SUS selaku Kepala Divisi Manajemen Strategis dan Transformasi PGN periode Agustus 2017-Januari 2019, serta SM selaku pegawai PGN.

Dalam perkara kasus dugaan korupsi jual beli gas tersebut bermula dari pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PGN Tahun 2017 pada tanggal 19 Desember 2016.

Dalam RKAP tersebut, tidak terdapat rencana PT PGN untuk membeli gas dari PT Inti Alasindo Energy, namun pada tanggal 2 November 2017 terjadi penandatanganan dokumen kerja sama antara PT PGN dan PT IAE setelah melalui beberapa tahapan.

Pada tanggal 9 November 2017, PT PGN membayar uang muka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat.

Oleh sebab itu, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Komisaris PT IAE pada tahun 2006–2023 Iswan Ibrahim dan Direktur Komersial PT PGN periode 2016-2019 Danny Praditya.

KPK kemudian pada 1 Oktober 2025, mengumumkan mantan Dirut PT PGN Hendi Prio Santoso sebagai tersangka, dan langsung menahannya.

Pada 21 Oktober 2025, KPK mengumumkan status tersangka Komisaris Utama PT IAE Arso Sadewo, dan juga langsung menahan yang bersangkutan.

Sementara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara dalam tindakan tersebut mencapai 15 juta dolar AS. (*)