JAKARTA, EKOIN.CO – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal kebijakan yang hanya mengutamakan kepentingan sesaat dapat menjadi beban negara di masa depan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 sekaligus Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025). Dalam kesempatan tersebut, Puan memperlihatkan foto kereta cepat atau Whoosh sebagai simbol pembangunan nasional.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN di sini.
Beban Negara dalam Proyek Kereta Cepat
Puan menekankan bahwa pembangunan tidak bisa dianggap sebagai proses instan. Menurutnya, tidak semua hasil pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa konsistensi dan kesinambungan kebijakan adalah kunci agar hasil pembangunan memberi manfaat jangka panjang.
“Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan,” ujar Puan.
Pernyataan itu disampaikan dengan merujuk pada proyek kereta cepat Whoosh, yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023. Proyek ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun. Untuk menutup biaya tambahan tersebut, pemerintah mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, total setara Rp 6,98 triliun.
Konsistensi Pembangunan dan Tanggung Jawab DPR
Puan menegaskan DPR RI bersama pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan negara dirancang dengan cermat. Menurutnya, seluruh kebijakan baik dalam politik hukum, pertahanan, pembangunan, maupun anggaran, harus memperhitungkan manfaat dan risiko jangka pendek serta jangka panjang.
“Setiap kebijakan harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek,” tegas Puan.
Proyek kereta cepat sendiri dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan kecepatan operasi lebih dari 250 km/jam, moda transportasi ini menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia. Namun, pembengkakan biaya menjadi catatan penting dalam evaluasi keberlanjutan pembangunan.
Puan menambahkan, kesinambungan pembangunan hanya dapat dicapai jika setiap kebijakan dirancang dengan visi jangka panjang. Ia menekankan agar perencanaan pembangunan tidak hanya fokus pada pencitraan politik, melainkan pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Dalam konteks RAPBN 2026, Puan juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran secara bijak. Ia berharap penyusunan anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung kesejahteraan rakyat, bukan sekadar untuk proyek yang berisiko menjadi beban negara di masa depan.
Puan mengingatkan bahwa rakyat menaruh harapan besar kepada DPR dan pemerintah agar setiap kebijakan pembangunan memberikan manfaat nyata. Ia menyebut, evaluasi menyeluruh sangat diperlukan dalam menghindari kebijakan jangka pendek yang merugikan.
Sebagai penutup, Puan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari simbol megah semata. Ia mengajak seluruh pihak untuk memastikan agar setiap kebijakan pembangunan tidak menjadi beban negara, melainkan pendorong kemajuan bangsa.
Pernyataan Puan Maharani di rapat paripurna DPR RI menegaskan pentingnya konsistensi pembangunan nasional. Ia mengingatkan bahwa kepentingan sesaat dapat menimbulkan beban negara di kemudian hari.
Proyek kereta cepat Whoosh dijadikan contoh bagaimana pembangunan membutuhkan perencanaan matang dan pengelolaan risiko yang baik. Biaya tambahan yang besar menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam kebijakan strategis.
DPR RI dan pemerintah diminta lebih cermat dalam menyusun kebijakan agar setiap langkah berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal ini menjadi tanggung jawab konstitusional yang tidak bisa diabaikan.
Puan menegaskan agar pembangunan tidak hanya menjadi alat politik, melainkan fondasi untuk kesejahteraan jangka panjang. Visi berkesinambungan sangat diperlukan untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, pesan Puan menjadi peringatan agar kebijakan pembangunan ke depan tidak menjadi beban negara, melainkan jalan menuju kemajuan bangsa. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
