JAKARTA, EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan IKN. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, mendapat mandat langsung untuk menuntaskan pembangunan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.
Gabung WA Channel EKOIN
Menurut Prasetyo, instruksi tersebut menjadi arahan penting agar seluruh tahapan pembangunan IKN berjalan sesuai target. Ia menekankan, tidak ada perubahan arah dalam proyek strategis nasional tersebut.
Target Pembangunan IKN
Prasetyo menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN adalah keputusan tetap dari Presiden. “IKN lanjut. IKN lanjut, sebagaimana sudah diutuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam hal ini Bapak Basuki, diberi target dalam 3 tahun ke depan,” ucap Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Ia menambahkan, percepatan pembangunan tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, tetapi juga kelengkapan fungsi pemerintahan. Seluruh perangkat eksekutif, legislatif, hingga yudikatif harus segera berdiri di IKN.
Menurutnya, tanpa kesiapan lembaga pemerintahan tersebut, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur belum bisa sepenuhnya dilakukan. Karena itu, penyelesaian pembangunan dalam tenggat waktu yang jelas menjadi keharusan.
Fokus pada Fungsi Pemerintahan
Prasetyo menegaskan, IKN tidak sekadar proyek pembangunan infrastruktur, melainkan proses besar pemindahan pusat pemerintahan. “Harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah. Yaitu adalah fungsi eksekutif, fungsi legislatif, maupun fungsi yudikatif,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya memastikan keberadaan lembaga pemerintahan yang lengkap sebelum transisi berlangsung. Hal ini sekaligus menjawab keraguan sejumlah pihak mengenai kesiapan pemindahan ibu kota.
Ia juga memastikan bahwa proses pembangunan terus diawasi oleh pemerintah pusat agar tidak menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap proyek nasional ini tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah disebut akan terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, mulai dari kementerian terkait hingga pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan seluruh tahap berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Prasetyo menambahkan, komitmen pemerintah juga ditunjukkan melalui alokasi anggaran yang berkelanjutan. Dukungan keuangan dari APBN akan dipadukan dengan investasi swasta yang sudah mulai masuk ke IKN.
Menurutnya, pola kolaborasi pembiayaan ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian proyek sekaligus menjaga stabilitas fiskal negara. Dengan demikian, target tiga tahun yang ditetapkan Presiden dapat tercapai.
Sejalan dengan itu, Basuki Hadimuljono yang kini memimpin Otorita IKN diharapkan dapat memimpin koordinasi lintas sektor. Tugasnya tidak hanya memastikan konstruksi berjalan, tetapi juga mempersiapkan tata kelola pemerintahan baru di lokasi ibu kota.
Prasetyo menekankan kembali bahwa pemerintah tidak melihat ada kendala besar yang menghambat pembangunan. “Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” ujarnya menegaskan.
Hingga saat ini, sejumlah proyek tahap awal seperti istana presiden, gedung kementerian, serta sarana pendukung sudah berjalan. Pekerjaan lanjutan akan mencakup pembangunan gedung DPR, Mahkamah Agung, dan fasilitas lain yang menjadi syarat fungsi pemerintahan.
Pemerintah optimistis, dengan kepemimpinan Basuki dan dukungan penuh dari Presiden, IKN dapat selesai tepat waktu. Hal ini sekaligus akan membuka babak baru dalam sejarah pemindahan ibu kota Indonesia.
Diharapkan, keberadaan IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan ke wilayah timur Indonesia. Dengan infrastruktur modern dan konsep kota pintar, IKN diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.
Keseriusan pemerintah dalam proyek ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi dan kepercayaan publik. Pemindahan ibu kota bukan hanya soal simbol, melainkan strategi jangka panjang dalam membangun Indonesia yang lebih seimbang.
Pemerintah menegaskan target pembangunan IKN harus rampung dalam tiga tahun sesuai arahan Presiden. Mandat ini menempatkan Basuki Hadimuljono sebagai kunci penyelesaian proyek strategis tersebut.
Instruksi itu menekankan pentingnya keberadaan perangkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN sebelum pemindahan berlangsung. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam transisi besar menuju ibu kota baru.
Pembangunan dipastikan tidak berhenti, dengan dukungan anggaran negara serta investasi swasta. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat capaian target.
Dengan pengawasan ketat, pemerintah optimistis tidak ada hambatan besar yang mengganggu jalannya pembangunan. Penegasan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Proyek IKN bukan sekadar infrastruktur, tetapi juga tonggak pemerataan pembangunan. Jika selesai tepat waktu, IKN akan menjadi simbol transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
