Jakarta EKOIN.CO – Pemerintah telah mencanangkan program besar efisiensi anggaran belanja negara sejak awal tahun 2025. Namun, langkah itu beriringan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah dua badan baru dan satu kementerian, yang membuat postur Kabinet Merah Putih semakin gemuk.
Gabung WA Channel EKOIN di sini
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, negara ditargetkan melakukan penghematan sebesar Rp 306,7 triliun sepanjang tahun ini. Rinciannya, Rp 256,1 triliun berasal dari kementerian/lembaga di tingkat pusat dan Rp 50,5 triliun dari Transfer ke Daerah (TKD).
Pemerintah menetapkan 16 pos belanja yang menjadi prioritas pemangkasan, mulai dari anggaran perjalanan dinas, seminar, kegiatan seremonial, hingga program non-prioritas. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56/2025 tentang tata cara pelaksanaan efisiensi belanja APBN.
Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Negara
Dalam aturan teknis PMK, hanya 15 pos belanja yang dipastikan dipangkas. Sementara, belanja yang dianggap masih relevan dengan pembangunan nasional tetap dipertahankan.
Presiden Prabowo menegaskan, arah kebijakan negara tetap konsisten pada penghematan. “(Kami) akan terus efisiensi sehingga defisit ini terus tertekan,” ucapnya dalam pidato Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo juga menargetkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa mencapai titik tanpa defisit pada 2027 atau 2028. Ia menyebutkan cita-cita besarnya adalah menyampaikan laporan keuangan negara tanpa defisit di hadapan DPR.
Komitmen itu menunjukkan pemerintah ingin menjaga kesehatan fiskal, meski harus menghadapi tantangan keseimbangan antara efisiensi dengan kebutuhan kelembagaan baru.
Kabinet Merah Putih Bertambah Gemuk
Di tengah kebijakan penghematan, Presiden Prabowo mengesahkan pembentukan tiga lembaga baru. Pertama, Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Kedua, Badan Industri Mineral. Ketiga, Kementerian Haji dan Umrah.
Keputusan tersebut menambah daftar panjang struktur Kabinet Merah Putih, yang sebelumnya sudah dianggap gemuk oleh sejumlah pengamat. Tambahan lembaga ini dipandang akan memperluas koordinasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban anggaran.
Meski demikian, pemerintah menyebut bahwa lembaga-lembaga baru itu penting untuk menjawab kebutuhan strategis. Misalnya, Badan Otorita Tanggul Laut diharapkan menjadi solusi permanen atas ancaman rob di pantura, sementara Badan Industri Mineral akan memperkuat hilirisasi sumber daya.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah ditujukan untuk memberikan pelayanan lebih baik bagi jamaah Indonesia yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.
Prabowo menilai, efisiensi anggaran dan penambahan lembaga tidak saling bertentangan selama diarahkan pada pembangunan prioritas. Pemerintah, katanya, berupaya menjaga keseimbangan antara penghematan fiskal dan kebutuhan masyarakat.
Hingga kini, publik masih menunggu bagaimana langkah konkret pemerintah memastikan bahwa efisiensi benar-benar berjalan di tengah bertambahnya struktur birokrasi negara.
Kebijakan efisiensi anggaran negara 2025 menargetkan penghematan ratusan triliun rupiah. Namun, langkah itu bersamaan dengan penambahan kementerian dan badan baru yang memperbesar Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo menyatakan tekad agar defisit APBN ditekan hingga nol persen pada 2027 atau 2028. Pernyataan ini menjadi janji politik sekaligus arah kebijakan fiskal jangka menengah.
Keputusan pembentukan lembaga baru diyakini pemerintah sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan di bidang infrastruktur, mineral, dan layanan haji.
Meski demikian, publik menyoroti potensi kontradiksi antara program efisiensi anggaran dengan bertambahnya beban birokrasi.
Masyarakat diharapkan terus mengawal implementasi kebijakan agar efisiensi anggaran benar-benar sejalan dengan kepentingan rakyat. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
