Jakarta, ekoin.co – Upaya pemerintah dengan dukungan mayoritas fraksi di parlemen mengubah sistem pilkada langsung menjadi perwakilan boleh jadi berjalan mulus. Kendati pilkada tak langsung pernah diterapkan, model tersebut menuai reaksi kontra dari publik untuk diterapkan sekarang ini.
Profesor riset BRIN, Lili Romli meminta penolakan publik dicermati oleh pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR. Sejauh ini Golkar, Gerindra, PKB dan Demokrat mendukung wacana pilkada tak langsung.
PKS dan PAN masih mengkaji sedangkan PDIP menjadi satu-satunya partai yang secara terbuka menolak.
“Jika memang semua partai koalisi solid mengusung pilkada lewat DPRD, tentu akan berjalan mulus karena kalau pun voting, suara PDIP tidak signifikan,“ kata Romli, di Jakarta, yang dikutip Kamis (15/1).
Keinginan pemerintah mengubah model pilkada langsung telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika menanggapi usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025. Hampir seluruh fraksi pendukung pemerintah di DPR mendukung wacana itu.
Menurut Romli, pemerintah perlu membaca dinamika yang berkembang merespons wacana tersebut. Pasalnya, banyak data yang menunjukkan wacana mengganti pilkada langsung tak mendapat dukungan publik.
“Saya kira partai koalisi dan pemerintah harus memperhatikan juga suara publik. Berbagai jajak pendapat, mayoritas publik menginginkan pilkada langsung. Tentu ini harus menjadi perhatian,” pintanya.
Romli mengakui pelaksanaan pilkada langsung memiliki banyak kelemahan. Namun mengubah total sistem yang berlaku sejak 2005 terlalu riskan dilakukan sekarang ini mengingat derasnya penolakan masyarakat. Dengan begitu dirinya meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terlebih dulu.
Dirinya mengusulkan model pilkada asimetris. Artinya hanya daerah tertentu saja yang menerapkan sistem pilkada melalui DPRD.
Namun dia mengingatkan pula pentingnya kajian mendalam untuk menetapkan indikator wilayah yang layak melaksanakan pilkada tak langsung.
“Untuk pilkada asimetris ini perlu kajian membuat indikator yang tepat bagi daerah pilkada langsung atau tidak langsung. Bisa saja seperti wilayah provinsi karena sebagai wakil pemerintah pusat, pilkada tidak langsung melalui DPRD. Begitu juga dengan daerah-daerah yang masuk tertinggal, bisa pilkada via DPRD,” tuturnya. (*)
