Lhokseumawe Aceh, Ekoin.co — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan penggunaan pendekatan padat karya dalam rehabilitasi sektor pertanian pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Andi Amran menyatakan, pemerintah pusat menanggung seluruh biaya perbaikan sawah yang rusak, sementara pengerjaannya dilakukan langsung oleh pemilik lahan.
Skema ini dimaksudkan agar petani tetap memperoleh penghasilan selama proses pemulihan berlangsung.
“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Benih gratis, pengolahan tanah, sampai irigasi semuanya ditanggung pusat. Ini perintah langsung Presiden,” kata Andi Amran dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (17/1).
Ia menjelaskan, melalui pendekatan padat karya, seluruh pemilik sawah terdampak dilibatkan secara aktif.
Para petani bekerja di lahan masing-masing dan menerima upah harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Pendapatan hariannya cukup untuk kebutuhan harian. Mereka bekerja di sawah sendiri, sementara pengolahan tanah, benih, dan irigasi dibantu pemerintah pusat,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan sawah yang direhabilitasi di Aceh mencapai sekitar 10.000 hektare. Proses tersebut membutuhkan sekitar 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayarkan secara harian.
Untuk percepatan pemulihan, pemerintah menargetkan perbaikan lahan dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang rampung dalam waktu maksimal tiga bulan. Target tersebut berlaku untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang kategori ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Andi Amran.
Selain mengandalkan tenaga petani, Kementerian Pertanian juga memanfaatkan teknologi dalam proses rehabilitasi. Pemerintah menyiapkan traktor untuk pengolahan tanah, memperbaiki jaringan irigasi secara intensif, serta menggunakan teknologi drone untuk menangani lahan yang tertimbun lumpur tebal.
“Ini teknologi baru yang kita gunakan,” katanya.
Di tengah proses rehabilitasi, Andi Amran memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman.
Ia menyebut stok beras nasional saat ini mencapai 3,2 juta ton dan dinilai mencukupi kebutuhan dalam tiga hingga enam bulan ke depan.
“Pangan tidak ada masalah di tiga provinsi, bahkan di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Data Kementerian Pertanian mencatat, total lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 98.000 hektare, dengan Aceh sekitar 32.000 hektare.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi Soeharto menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam merehabilitasi sektor pertanian pasca bencana. Komisi IV DPR RI juga menyatakan siap mendukung tambahan anggaran jika diperlukan.
“Kalau untuk kepentingan daerah bencana, kami tentu akan menyetujui,” kata Siti Hediati yang akrab disapa Titiek Soeharto. (*)
