Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Minta Kesempatan Buktikan Ijazah Lewat PTUN

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan antara kedua pemimpin tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam, di tengah dinamika politik yang terus memanas terkait putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi atas keabsahan dokumen pendidikan Gibran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri di tengah dinamika terkait putusan kedua lembaga yudikatif tersebut. Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak permohonan pengunduran diri itu. “Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” jelas Prasetyo kepada wartawan.

Gibran Minta Kesempatan Buktikan Dokumen di PTUN

Dalam pertemuan tersebut, menurut Prasetyo, Wapres Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permohonan ini muncul setelah Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran, dengan menyatakan dokumen tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Meski tengah menghadapi polemik, Gibran tetap menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara pada hari yang sama, tampil berdampingan dengan Presiden Prabowo dalam acara penghormatan kepada 19 tokoh nasional, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Istana menegaskan Gibran tetap bekerja seperti biasa meski telah mengajukan niat mundur.

DPR Serahkan ke Fraksi Masing-masing

Istana Negara melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menyerahkan kelanjutan proses wacana pemakzulan maupun pengunduran diri Gibran kepada masing-masing fraksi di DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi pimpinan DPR telah menerima laporan terkait pengumpulan dukungan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota dewan, namun menegaskan tindak lanjutnya baru akan dibahas setelah pembukaan masa sidang sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku.

Dasar Hukum Pengunduran Diri

Dosen hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa proses pengunduran diri Gibran tidak perlu melalui mekanisme pemakzulan, karena pemakzulan hanya berlaku jika ada dugaan pelanggaran berat yang harus melalui usul DPR, putusan MK, lalu keputusan MPR. Pengunduran diri sukarela diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang mewajibkan MPR menggelar sidang dalam waktu enam puluh hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden, apabila terjadi kekosongan jabatan.

Dinamika Politik yang Terus Berkembang

Wacana pengunduran diri maupun pemakzulan Gibran ini turut memicu gelombang aksi demonstrasi di berbagai kota, dengan sejumlah elemen masyarakat sipil dan mahasiswa menuntut kejelasan sikap para pimpinan partai politik di parlemen. Situasi ini menambah kompleksitas tantangan politik nasional yang disebut sejumlah analis ekonomi turut memengaruhi sentimen investor terhadap pasar keuangan domestik dalam beberapa pekan terakhir.