DPR Pastikan Segera Proses Usulan Pemakzulan Gibran Usai Masa Sidang Dibuka

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan parlemen akan segera memproses usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul dibukanya masa sidang DPR pada Selasa (10/11/2026). Dasco menegaskan bahwa pada waktunya DPR akan menyikapi usulan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku, meski ia belum menjawab tegas apakah hak angket terkait ijazah Gibran juga akan digulirkan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang.

Meski demikian, Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (10/11) ternyata tidak membahas wacana pemakzulan Wapres Gibran secara langsung. Dari 12 isu yang menjadi perhatian dalam rapat paripurna tersebut, isu pemakzulan belum masuk dalam agenda resmi pembahasan, meski tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan anggota dewan.

Sikap Beragam dari Fraksi-fraksi

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyoroti upaya pemakzulan terhadap Wapres Gibran dengan pernyataan yang menyiratkan keprihatinan atas situasi politik yang berkembang. “Ini bukan kegembiraan bagi kita sebagai anak bangsa, siapa yang gembira dengan permasalahan ini?” ujar Surya Paloh, sembari mengingatkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia memberikan amanah kepada kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk dilanjutkan hingga masa pemilu berikutnya pada 2029.

Di sisi lain, advokat senior Denny Indrayana secara terbuka mendesak Gibran segera mundur dari jabatan Wakil Presiden, menyebut sikap Gibran yang belum berkenan mundur secara resmi sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Pandangan kontras ini mencerminkan terbelahnya sikap elite politik nasional terhadap polemik yang bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 lalu.

Putusan MK Jadi Pemicu Utama

Putusan MK tersebut memuat pertimbangan bahwa MK tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan ijazah Gibran, meskipun permohonan yang diajukan sejumlah pihak akhirnya tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. Putusan yang bersifat ambigu inilah yang kemudian memicu perdebatan panjang mengenai keabsahan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Mekanisme Hak Angket

Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi dilaporkan telah menandatangani dukungan untuk penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait situasi ini. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan setiap proses terkait HMP harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku, dan DPR sebagai lembaga negara harus menjadi contoh dalam menegakkan tata tertib parlemen tanpa terburu-buru mengambil keputusan di luar aturan yang sudah ditetapkan.

Dampak Politik yang Lebih Luas

Ketidakpastian politik ini turut memicu gelombang aksi demonstrasi di berbagai kota, dengan ribuan massa dari berbagai elemen turun ke jalan menuntut kejelasan sikap pimpinan partai politik. Para analis menilai, berlarutnya polemik ini berpotensi mengganggu stabilitas politik domestik yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi dan pasar keuangan Indonesia dalam jangka pendek.