Pajak Digital SPP-TDLN Resmi Berlaku 9 November, DJP Tegaskan Bukan Jenis Pajak Baru

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi resmi terkait penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang disebut mulai efektif pada 9 November 2026. Penegasan ini disampaikan menyusul pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut bank dan perusahaan teknologi finansial akan ikut memungut pajak digital mulai tanggal tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan mekanisme untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang selama ini belum tergarap secara optimal. “SPP-TDLN merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi,” ujar Inge kepada awak media.

Enam Lembaga Pemungut Awal

Pada tahap awal yang dimulai sejak 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, dan satu lembaga lainnya. Sementara itu, calon issuer tambahan termasuk platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GoTo masih menjalani periode stabilisasi sistem sebelum resmi ditunjuk sebagai pemungut pajak.

Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas cakupan pemungutan pajak digital dengan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan dan perusahaan teknologi. “Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” kata Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta.

Bukan untuk Transaksi Personal

DJP menegaskan bahwa SPP-TDLN tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atas aktivitas pengalihan dana personal maupun kiriman uang antarmasyarakat. Sistem ini hanya berlaku untuk transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak, seperti layanan streaming, aplikasi, gim daring, dan perangkat lunak dari penyedia luar negeri. Penegasan ini penting mengingat beredarnya informasi keliru di media sosial yang mengklaim seluruh transfer antarbank dan dompet digital akan dikenakan pajak mulai 9 November 2026 — klaim yang telah dibantah resmi oleh Kementerian Keuangan sebagai hoaks.

Dampak bagi Pelaku Usaha Digital

Bagi perusahaan teknologi dan platform digital, penerapan SPP-TDLN berarti kewajiban administratif baru dalam memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi yang relevan. Meski demikian, DJP menekankan sistem ini dirancang untuk mencegah pemungutan ganda serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sehingga tidak akan ada tumpang tindih dengan aturan perpajakan fintech yang sudah berlaku sebelumnya melalui PMK Nomor 69 Tahun 2022.

Target Penerimaan Negara

DJP sebelumnya melaporkan telah mengumpulkan Rp58,75 triliun dari sektor ekonomi digital hingga 30 September 2026. Perluasan skema pemungutan pajak digital ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, sejalan dengan upaya pemerintah menata ekosistem perpajakan digital yang lebih adil antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.