KPK Tanggapi Dugaan Jadi Target Sadap Eks Kapolri Listyo Sigit, Serahkan Proses ke Polri

Ekoin.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara setelah lembaga antirasuah itu disebut menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. KPK menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian.

“Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan. Tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi,” kata juru bicara KPK, Budi, kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kewenangan Penyidikan Ada di Polri

Budi menjelaskan, penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi kewenangan Polri. Karena itu, KPK tidak ingin mendahului pengungkapan informasi yang masih menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan di kepolisian.

Menurut Budi, identitas pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan. Informasi mengenai objek penyadapan dan pihak-pihak yang terlibat akan disampaikan oleh Polri sesuai perkembangan penanganan perkara ke depan.

Sasaran Diduga Meluas hingga Istana

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri memiliki sasaran luas, mulai dari pejabat negara hingga lembaga penegak hukum. Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden Prabowo Subianto, lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, serta pengurus partai politik.

Tiga Perwira Tinggi Telah Ditetapkan Tersangka

Dasar hukum yang digunakan dalam penetapan tersangka terhadap para perwira tinggi Polri itu adalah Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga jenderal polisi yang telah ditetapkan tersangka adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan duduk perkara landasan hukum penetapan tersangka terhadap ketiga perwira tinggi tersebut dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas.

Dorongan Revisi Aturan Penyadapan

Sejumlah anggota DPR mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan untuk mengatur kewenangan serta sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang melakukan penyadapan ilegal. Kasus ini dinilai memperlihatkan perlunya kerangka hukum yang lebih jelas mengenai batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan demi mencegah penyalahgunaan di masa depan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v