Sinar Mas Dituntut Diperiksa Aparat dalam Kasus Karhutla Kalimantan Tengah

Ekoin.co – Desakan agar aparat hukum turut memeriksa korporasi besar dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin menguat. Sejumlah pegiat lingkungan dan pakar hukum mendesak agar penegak hukum tidak hanya menjerat pelaku lapangan berskala kecil, melainkan juga menyasar korporasi besar seperti Sinar Mas Group yang disebut-sebut memiliki jejak konsesi lahan luas di Kalimantan Tengah, lokasi kebakaran hutan yang kembali terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut sejumlah laporan investigasi, karhutla di Kalimantan Tengah telah berlangsung berulang dalam beberapa tahun terakhir dan kerap terjadi di sekitar area konsesi perusahaan besar. Para pakar menilai penanganan hukum yang selama ini cenderung menyasar petani kecil atau pelaku lapangan dinilai tidak adil dan tidak menyelesaikan akar masalah karhutla secara struktural.

Jejak Konsesi dan Tanggung Jawab Korporasi

Sejumlah laporan menyebutkan nama-nama besar dalam industri perkebunan sawit dan kehutanan turut terkait dengan wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran. Kalangan akademisi mendorong agar aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tata kelola lahan dan sistem pencegahan kebakaran yang diterapkan korporasi di wilayah konsesi mereka.

Jangan hanya mengejar pelaku kecil di lapangan. Korporasi besar yang menguasai konsesi dalam skala luas semestinya memiliki tanggung jawab hukum dan lingkungan yang lebih besar pula, ujar salah satu pakar lingkungan yang dimintai keterangan terkait kasus ini.

Respons Perusahaan dan Pemerintah

Hingga saat ini, pihak Sinar Mas belum memberikan tanggapan resmi secara terbuka terkait tuntutan pemeriksaan tersebut. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya telah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani persoalan karhutla dan perambahan hutan secara lebih sistemik, termasuk mencabut izin usaha sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar aturan tata kelola kawasan hutan.

Satuan tugas tersebut dilaporkan telah berhasil merebut kembali jutaan hektare lahan hutan dari penguasaan sejumlah korporasi, namun penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran spesifik terkait karhutla di wilayah konsesi perusahaan besar dinilai masih berjalan lamban.

Desakan Transparansi Proses Hukum

Kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil juga telah beberapa kali menggelar aksi mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengingat dampaknya yang meluas terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan dan Sumatera. Mereka menilai penetapan status bencana nasional dapat mempercepat mobilisasi sumber daya penanganan sekaligus memperkuat basis hukum untuk menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Langkah Selanjutnya

Para pengamat hukum berharap kasus ini tidak berhenti pada wacana, melainkan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel terhadap korporasi yang diduga terlibat. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku skala besar dinilai penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tragedi karhutla pada musim kemarau mendatang, sekaligus menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi lingkungan dan hak masyarakat terdampak asap kebakaran.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v