MPR: Cawapres Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Koalisi, UUD 1945 Tak Atur Batasan Itu

Ekoin.co – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik koalisi pengusung. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hanya mengatur kewenangan Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR, tanpa membatasi asal partainya.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang, kata Muzani seusai memimpin rapat gabungan MPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pakar Hukum Tata Negara Dukung Penafsiran MPR

Pandangan tersebut diperkuat pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie yang menegaskan UUD 1945 tidak mewajibkan pengganti wakil presiden berasal dari partai politik pengusung. Menurutnya, pengisian kekosongan kursi wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana? kata Jimly.

Ia menjelaskan, polemik yang muncul saat ini berakar pada perbedaan aturan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam bagian penjelasan UU MD3 disebutkan calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai pengusung, sementara ketentuan tersebut tidak tercantum dalam UUD 1945.

Syarat Partai Hanya Berlaku di Kondisi Tertentu

Jimly memaparkan, syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus sesuai Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, di mana tugas kepresidenan sementara dipegang oleh triumvirat Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Sementara dalam kondisi saat ini, hanya kursi wakil presiden yang kosong, sehingga Pasal 8 ayat (2) yang berlaku — MPR memiliki waktu 60 hari untuk menyelenggarakan sidang memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, tanpa syarat partai.

Implikasi Politik

Penegasan ini membuka peluang lebih luas bagi Presiden Prabowo untuk memilih figur cawapres dari luar koalisi pendukung pemerintahannya, termasuk dari kalangan profesional atau tokoh nonpartai. MPR disebut telah membentuk dua tim khusus untuk mempersiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden, dengan sidang paripurna ditargetkan berlangsung awal Desember 2026.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v