Eks Kapolres Bima Kota Dituntut Penjara Seumur Hidup, Diduga Terima Rp2,8 Miliar dari Bandar Narkoba

Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dituntut penjara seumur hidup dalam kasus narkotika, diduga menerima setoran Rp2,8 miliar dari bandar narkoba dan proyek pemda.
Tuntutan seumur hidup Didik Putra Kuncoro dibacakan JPU dalam kasus jaringan peredaran narkotika di Kota Bima, NTB.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Mantan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dituntut pidana penjara seumur hidup dalam perkara jaringan peredaran narkotika di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tuntutan terhadap Didik dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrur Rahman dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bima yang dipimpin Ketua Rifai, Kamis (12/11/2026).

Diduga Terima Setoran dari Bandar Narkoba dan Proyek Pemda

JPU mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp2,8 miliar oleh Didik dari terdakwa lain, AKP Malaungi. Uang tersebut disebut berasal dari setoran bandar narkotika yang beroperasi di wilayah hukum Polres Bima Kota. Selain itu, Didik juga diduga menerima aliran dana dari sejumlah proyek pemerintah daerah.

Dalam tuntutannya, JPU menilai Didik secara sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Kapolri, padahal saat itu masih berstatus sebagai anggota Polri aktif. JPU menyatakan apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun, harta atau aset terdakwa akan disita dan dilelang untuk negara. Jika hasil penyitaan tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Kasus Mengungkap Jaringan Narkotika di NTB

Perkara ini turut menyeret sejumlah terdakwa lain dalam jaringan peredaran narkotika yang melibatkan aparat kepolisian. Pengadilan masih akan menggelar sidang lanjutan untuk mendengarkan pembelaan dari pihak terdakwa sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Kasus keterlibatan mantan Kapolres dalam jaringan narkoba ini menambah daftar panjang persoalan integritas di tubuh kepolisian yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Pengamat menilai penegakan hukum tegas terhadap aparat yang terlibat kejahatan narkotika penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, terutama di tengah berbagai kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang mencuat dalam beberapa bulan terakhir.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights