UU Pemilu Digugat Lagi ke MK, Pemohon Minta Syarat Ijazah SMA Capres-Cawapres Dihapus

Ekoin.co – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, pemohon meminta penghapusan persyaratan pendidikan formal minimal tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf r.

Permohonan yang teregistrasi pada Kamis (12/11/2026) tersebut diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, dengan didampingi kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat. Perkara ini tercatat dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026.

Argumen Pemohon

Dalam permohonannya, pemohon menilai kepemilikan ijazah formal tidak otomatis menentukan kapasitas kepemimpinan, integritas, maupun kecakapan seseorang dalam menjalankan pemerintahan negara. Pemohon menyebut persyaratan ijazah sebagai pendekatan yang terlalu administratif.

“Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan,” demikian tertulis dalam berkas permohonan.

Perbandingan dengan Negara Lain

Sebagai dasar argumentasi, pemohon membandingkan dengan sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat, yang tidak mensyaratkan ijazah pendidikan formal bagi kandidat presiden. Konstitusi AS hanya mengatur syarat kewarganegaraan, usia minimal 35 tahun, dan domisili selama 14 tahun. Pemohon juga menyebut Prancis dan India sebagai contoh negara demokrasi yang tidak menjadikan ijazah formal sebagai syarat konstitusional pencalonan pemimpin negara.

Pemohon berpendapat kecakapan kepemimpinan tidak semata ditentukan oleh ijazah formal, melainkan dapat dibentuk melalui pengalaman organisasi, pemerintahan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Konteks Polemik Ijazah Gibran

Gugatan ini muncul tak lama setelah polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berujung pada pembatalan oleh Mahkamah Agung (MA). Putusan MA tersebut mendorong Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026.

Merespons polemik tersebut, Komisi X DPR RI juga berencana merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) agar aturan penyetaraan ijazah luar negeri memiliki payung hukum yang jelas dan tidak lagi memicu multitafsir di masa depan.

Potensi Dampak Hukum dan Politik

Dalam petitumnya, pemohon meminta Majelis Hakim MK menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika gugatan ini dikabulkan, aturan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia akan mengalami perubahan signifikan, membuka peluang bagi calon tanpa ijazah formal untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang.

Pengamat hukum tata negara menilai, gugatan semacam ini berpotensi menimbulkan perdebatan panjang mengingat implikasinya yang luas terhadap sistem demokrasi dan standar kualifikasi pemimpin negara di Indonesia. MK diperkirakan akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dalam waktu dekat untuk menentukan kelanjutan proses persidangan perkara ini.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v