APBN Defisit Rp379 Triliun hingga Oktober 2026, Penerimaan Pajak Kurang Rp514 Triliun dari Target

Ekoin.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp379 triliun hingga akhir Oktober 2026, seiring belanja negara yang lebih besar dibandingkan penerimaan. Kondisi ini terjadi di tengah tekanan terhadap penerimaan pajak yang masih tercatat kurang Rp514 triliun dari target yang dipatok dalam APBN 2026.

Kementerian Keuangan menyebut sisa waktu pengumpulan pajak hanya tinggal dua bulan hingga akhir tahun, sehingga pemerintah perlu mengejar kekurangan penerimaan tersebut melalui berbagai instrumen fiskal, termasuk optimalisasi penerimaan dari sektor digital dan kepatuhan wajib pajak korporasi besar.

Belanja Negara Tetap Agresif

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran belanja negara sebesar Rp945 triliun untuk periode hingga Desember 2026. Besarnya anggaran belanja ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga stimulus fiskal di tengah perlambatan penerimaan, termasuk untuk program bantuan sosial, subsidi, dan belanja infrastruktur yang telah direncanakan sejak awal tahun.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap aktif menerbitkan instrumen utang untuk menutup kesenjangan pembiayaan. Pada pekan sebelumnya, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp586,1 triliun guna memulihkan kepercayaan pasar setelah tekanan dari keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengeluarkan sejumlah saham Indonesia dari indeks globalnya.

Beban Bunga Utang Membesar

Sebagai konsekuensi dari pembiayaan defisit melalui penerbitan surat utang, RI telah membayar bunga utang senilai Rp494 triliun hingga Oktober 2026, dengan mayoritas dinikmati oleh investor dalam negeri. Beban bunga ini turut menjadi perhatian pasar karena berpotensi membesar seiring kenaikan yield obligasi pemerintah di tengah ketidakpastian global.

Para ekonom menilai, defisit yang melebar perlu diwaspadai apabila tidak diimbangi dengan perbaikan rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio), yang selama ini masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara sekelas Indonesia di kawasan ASEAN.

Upaya Pemerintah Kejar Target Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tercatat telah menunjuk tiga perusahaan baru untuk memungut pajak digital, sebagai bagian dari strategi memperluas basis penerimaan dari sektor ekonomi digital yang terus bertumbuh. Hingga akhir September 2026, DJP mengumpulkan Rp58,75 triliun dari sektor ini.

Pemerintah juga tengah memperkuat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, sejalan dengan berakhirnya era keleluasaan tax haven akibat penerapan aturan pajak minimum global.

Dampak ke Pasar dan Rupiah

Pelebaran defisit fiskal turut menjadi salah satu faktor yang menekan nilai tukar rupiah, yang pada perdagangan terakhir tercatat melemah ke level Rp18.240 per dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar menilai kombinasi antara defisit fiskal yang membesar dan ketidakpastian politik pascamundurnya Gibran turut memengaruhi sentimen investor terhadap aset-aset domestik dalam jangka pendek.

Pemerintah menegaskan tetap berkomitmen menjaga defisit fiskal dalam batas aman di bawah 3 persen terhadap PDB sesuai mandat undang-undang, sembari terus mendorong penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan efisiensi belanja pada sisa tahun anggaran 2026.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v