BI Gelontorkan Likuiditas Rp149,3 Triliun untuk UMKM dan Perumahan, GWM Dipangkas ke 7 Persen

Ekoin.co – Bank Indonesia (BI) mengumumkan telah menggelontorkan tambahan likuiditas senilai Rp149,3 triliun kepada perbankan nasional untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perumahan. Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan, dari total dana tersebut, sekitar Rp84,3 triliun dialokasikan untuk mendukung pembiayaan UMKM dan Rp65 triliun untuk sektor perumahan.

Kebijakan ini disampaikan Destry usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang telah berjalan sejak beberapa waktu terakhir sebagai respons atas kebutuhan pembiayaan di sektor produktif.

Penurunan GWM dari 9 Persen ke 7 Persen

Selain menggelontorkan likuiditas langsung, BI juga melonggarkan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan. Pada Oktober 2026, BI resmi menurunkan GWM dari 9 persen menjadi 7 persen, sebuah langkah yang memberi ruang gerak lebih besar bagi bank-bank umum untuk menyalurkan kredit tanpa harus menahan cadangan dana dalam jumlah besar di bank sentral.

“Dari Bank Indonesia, kita juga akan selalu mendukung program pemerintah khususnya terkait dengan UMKM dan juga pengembangan sektor perumahan,” kata Destry dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dampak ke Program KUR

Pelonggaran likuiditas ini juga selaras dengan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2027 senilai Rp394 triliun. Hingga 10 November 2026, realisasi KUR Perumahan telah mencapai sekitar Rp30 triliun dan menjangkau 117.000 unit rumah, dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyalur terbesar senilai Rp13 triliun.

Para pelaku perbankan menyambut positif kebijakan ini. Dengan GWM yang lebih rendah, bank memiliki dana yang lebih besar untuk disalurkan sebagai kredit produktif, alih-alih ditahan sebagai cadangan wajib di bank sentral. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasio penyaluran kredit (loan to deposit ratio) secara nasional tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Konteks Ekonomi Makro Terkini

Kebijakan pelonggaran likuiditas ini muncul di tengah tekanan terhadap pasar keuangan domestik, termasuk pelemahan rupiah dan keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI. BI menilai dukungan likuiditas yang terarah ke sektor riil seperti UMKM dan perumahan dapat menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian pasar global.

Pemerintah dan BI juga terus mengoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan sektor UMKM tetap mendapat akses pembiayaan yang memadai, mengingat kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tercatat lebih dari 60 persen.

Proyeksi ke Depan

Dengan tambahan likuiditas ini, perbankan diproyeksikan dapat meningkatkan penyaluran kredit ke sektor produktif pada kuartal IV 2026 dan awal 2027. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang menjadi target utama program perumahan subsidi dan pembiayaan UMKM.

Ke depan, BI menyatakan akan terus memantau efektivitas penyaluran likuiditas ini di lapangan, termasuk memastikan dana yang dibebaskan dari pelonggaran GWM benar-benar disalurkan ke sektor produktif dan tidak hanya menjadi instrumen likuiditas internal perbankan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v