Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat Usai Sidang Etik 11 Jam Terkait Penyadapan Ilegal

JAKARTA — Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Ahrie Sonta resmi diberhentikan secara tidak dengan hormat (PTDH) dari kepolisian setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung lebih dari 11 jam pada Selasa (10/11/2026). Sidang digelar sejak pukul 09.00 WIB hingga berakhir pukul 20.10 WIB, menjadikannya salah satu sidang etik Polri terlama dalam beberapa tahun terakhir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama petinggi kepolisian.

Sidang Komisi Kode Etik tersebut dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Rudy Darmoko selaku Ketua Komisi, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Roma Hutajulu, serta tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi. Dalam rekaman video yang beredar, Ahrie Sonta tampak tertunduk sepanjang sidang berlangsung, mencerminkan beratnya tekanan psikologis yang dihadapi terdakwa dalam proses pemeriksaan etik tersebut.

Kasus Penyadapan yang Menyeret Nama Besar

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya telah mengguncang institusi Polri, dengan isu yang bahkan menyeret nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Publik menanti klarifikasi resmi terkait keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dalam kasus yang disebut sejumlah pihak sebagai skandal penyalahgunaan alat sadap untuk kepentingan di luar tugas kepolisian. DPR bahkan telah mengkaji revisi aturan penyadapan menyusul terkuaknya kasus dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

Komisi Pengawas Kejaksaan dan Kepolisian (Kompolnas) serta Divisi Propam Polri dilaporkan telah mendalami berbagai aspek kasus ini, termasuk dugaan keterkaitan dengan sejumlah peristiwa penggeledahan yang menuai kontroversi, salah satunya penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo yang sempat mendapat kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil.

Proses Hukum Lanjutan

Dengan sanksi PTDH yang telah dijatuhkan, Ahrie Sonta kini kehilangan status sebagai anggota Polri aktif. Meski demikian, pengamat hukum menilai proses hukum terhadap kasus ini tidak serta merta berhenti pada sanksi etik semata. Jika ditemukan unsur pidana dalam kasus penyadapan tersebut, proses hukum pidana dapat berlanjut secara terpisah di luar mekanisme internal kepolisian.

Dampak terhadap Institusi Polri

Kasus ini menjadi pukulan tersendiri bagi citra institusi Polri di tengah berbagai sorotan publik terhadap kinerja dan integritas aparat kepolisian belakangan ini. Sejumlah pihak mendesak agar proses investigasi dilakukan secara transparan dan tidak berhenti hanya pada level perwira yang telah dijatuhi sanksi, melainkan menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam rantai komando penyalahgunaan alat sadap tersebut.

Respons Publik dan Organisasi Masyarakat

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau independen menyambut keputusan PTDH ini sebagai langkah awal yang positif, namun tetap mendesak transparansi lebih lanjut dalam proses hukum pidana yang mungkin menyusul. Publik berharap kasus ini dapat menjadi momentum reformasi internal kepolisian terkait pengawasan penggunaan alat sadap dan kewenangan intelijen di tubuh Polri.