Kejati Jabar Tahan Tersangka Korupsi Proyek UPI Bandung

Bandung, Ekoin.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan seorang tersangka berinisial B.K. dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024. Penahanan dilakukan pada Jumat, 13 November 2026, setelah tersangka menjalani pemeriksaan oleh penyidik selama kurang lebih enam jam.

Penahanan tersebut menjadi bagian dari perkembangan penyidikan perkara korupsi proyek UPI Bandung yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25,9 Miliar. B.K. diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan fasilitas convention and exhibition center tersebut.

Berdasarkan keterangan Kejati Jawa Barat, penyidik menetapkan B.K. sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026. Sementara itu, perintah penyidikan terhadap dirinya tertuang dalam Nomor PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026.

Penyidik kemudian menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 pada 13 November 2026. Setelah menjalani pemeriksaan, B.K. langsung dibawa ke Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.

Kronologi Pembangunan Proyek UPI dan Dugaan Penyimpangan

Kasus ini bermula dari pelaksanaan pekerjaan CWP-03 yang dikerjakan Universitas Pendidikan Indonesia pada 2024. Proyek tersebut menggunakan sumber pendanaan Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam pelaksanaannya, proyek pembangunan tersebut memiliki nilai kontrak awal sebesar Rp47,1 Miliar. Pekerjaan dipercayakan kepada PT Arkindo sebagai penyedia jasa atau kontraktor yang ditetapkan melalui proses lelang. Kontrak pekerjaan bernomor 187/E4.5.3/10/2024 ditandatangani pada 3 Juni 2024 oleh B.K. selaku PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.

Berdasarkan dokumen kontrak awal, pekerjaan tersebut memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender hingga 30 Desember 2024. Namun, dalam perjalanannya, terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp52,4 Miliar. Perubahan tersebut juga memperpanjang masa pelaksanaan menjadi 231 hari kalender atau sampai 20 Januari 2025.

Dalam penyidikan, Kejati Jawa Barat mengungkap dugaan penggunaan sejumlah dokumen jaminan tidak sah atau palsu oleh tersangka D.W.R. Dokumen tersebut disebut diterbitkan atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri. Jenis jaminan yang dipermasalahkan meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.

Di sisi lain, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum penandatanganan kontrak. Dugaan kelalaian dalam proses pemeriksaan dokumen itu menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam mengungkap pelaksanaan proyek pembangunan CWP-03.

Penyidik juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara progres fisik pekerjaan dan pembayaran yang direalisasikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.

Meskipun progres fisik belum mencapai 100 persen, pembayaran kepada kontraktor diduga tetap direalisasikan secara penuh oleh B.K. selaku PPK. Penyidik mendalami keputusan pembayaran sebesar 100 persen tersebut karena realisasi pekerjaan yang tersedia saat itu baru mencapai 75,34 persen. Kondisi ini menjadi salah satu unsur penting dalam penyidikan dugaan penyimpangan anggaran proyek.

Audit Temukan Kerugian Negara Rp25,98 Miliar

Besaran kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mengacu pada Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026. Hasil audit tersebut mencatat kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan CWP-03 UPI Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25,9 Miliar

Nilai kerugian tersebut mencapai hampir separuh dari nilai kontrak setelah perubahan yang sebesar Rp52,4 Miliar. Temuan audit itu menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik dalam mendalami dugaan tindak pidana korupsi, terutama terkait penggunaan dokumen jaminan, realisasi pekerjaan fisik, serta pembayaran kepada penyedia jasa.

Selain B.K., penyidik juga menetapkan D.W.R. sebagai tersangka dalam perkara yang sama. D.W.R. merupakan Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta yang bertindak sebagai penyedia jasa atau kontraktor pelaksana proyek. Penyidikan terhadap dirinya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-3242/M.2/Fd.2/11/2025 tertanggal 21 November 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026.

Sebelum penahanan B.K., penyidik telah memeriksa D.W.R. pada Selasa hingga Rabu, 10–11 November 2026. Pemeriksaan berlangsung di Kejaksaan Negeri Mimika, Jalan Agimuga Nomor 07, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena D.W.R. sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.

Dalam perkara ini, kedua tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara itu, dakwaan subsidiair menggunakan Pasal 604 dengan ketentuan juncto yang sama.

Penahanan B.K. selama 20 hari dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah penanganan perkara lebih lanjut. Dengan penahanan tersebut, penyidik Kejati Jawa Barat melanjutkan proses pengusutan dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung convention and exhibition center UPI. Perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan, sehingga dugaan keterlibatan masing-masing tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v