Skandal LIMS Polri: Uang Pajak Diduga Jadi Mesin Mata-Mata, Ke Mana Suara MAKI?

Jakarta, Ekoin.co – Pengadaan LIMS Polri kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Trend Asia mengungkap belanja teknologi pengawasan atau surveillance di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mencapai Rp35,9 triliun sepanjang 2013–2026. Di tengah mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik, perhatian masyarakat kini juga tertuju pada sikap Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam merespons persoalan tersebut.

Temuan ICW dan Trend Asia yang disampaikan pada Jumat (6/11/2026) mencatat sedikitnya 376 paket pengadaan teknologi pengawasan. Nilai tersebut mencakup pembelian perangkat keras, pengembangan sistem, serta pemeliharaan teknologi. Peneliti ICW, Seira Tamara, menjelaskan bahwa seluruh pengadaan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari uang publik.

Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian karena sejumlah perangkat yang masuk dalam daftar pengadaan mempunyai kemampuan melakukan intersepsi komunikasi, pelacakan telepon seluler, hingga ekstraksi data elektronik. Beberapa teknologi yang teridentifikasi antara lain Active Interception and Monitoring, Cellular Interceptor, Radio Monitoring Intercept, Zero Click Intrusion System, IMSI Catcher, Direction Finder, dan Cellebrite UFED.

Pengadaan LIMS Polri dan Dugaan Penyadapan Ilegal

Salah satu teknologi yang menjadi perhatian adalah Lawful Interception Management System (LIMS). Sistem tersebut memungkinkan intersepsi komunikasi melalui jaringan operator seluler, sekaligus merekam dan menganalisis hasil penyadapan melalui pusat pemantauan. Dalam penggunaan yang sah, teknologi ini harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Penelusuran Trend Asia terhadap data perdagangan internasional juga menemukan sedikitnya sembilan paket pembelian sistem penyadapan dan pusat pemantauan sepanjang 2020–2025. Nilai transaksi tersebut mencapai US$219,6 juta atau sekitar Rp3,4 triliun. Temuan ini memperlihatkan besarnya belanja teknologi pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum dan institusi intelijen.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Menurut keterangan Bareskrim yang diberitakan ANTARA, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga masuk ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik, dan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan ketentuan hukum.

Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Perkara ini kemudian berkembang menjadi penyidikan dugaan penyadapan tanpa hak, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, AS, dan EHS. Perkembangan berikutnya juga menyebutkan adanya tersangka keempat berinisial SU. Proses hukum tersebut menjadi perhatian karena perkara menyangkut dugaan penyalahgunaan fasilitas pengawasan yang berada di lingkungan institusi kepolisian.

MAKI, Transparansi Publik, dan Pertanyaan Mengenai Sikap Antikorupsi

Di tengah perkembangan tersebut, perhatian masyarakat turut mengarah kepada Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), organisasi yang dikenal melalui berbagai advokasi dan pelaporan perkara dugaan korupsi. Publik mempertanyakan apakah MAKI akan ikut memberikan perhatian terhadap besarnya anggaran pengadaan teknologi pengawasan serta dugaan penyalahgunaan sistem LIMS.

Pertanyaan mengenai sikap MAKI menjadi relevan karena persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran kewenangan, tetapi juga transparansi penggunaan anggaran negara. Pengadaan dengan nilai puluhan triliun rupiah membutuhkan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika teknologi yang dibeli memiliki kemampuan mengakses komunikasi dan data elektronik.

Namun, hingga penelusuran sumber pemberitaan yang digunakan dalam artikel ini, belum ditemukan pernyataan resmi MAKI yang secara khusus menjelaskan sikap organisasi tersebut terhadap temuan pengadaan surveillance Polri dan dugaan penyadapan melalui LIMS. Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa MAKI sengaja bungkam atau memiliki hubungan afiliasi dengan pihak tertentu.

Pertanyaan mengenai kemungkinan afiliasi MAKI juga membutuhkan dasar yang jelas. Hubungan organisasi, kepentingan, atau keterlibatan dengan pihak tertentu tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan belum ditemukannya pernyataan publik. Konfirmasi langsung dari pimpinan MAKI serta bukti yang dapat diperiksa tetap diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa landasan.

Sementara itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa rapat tersebut akan membahas pengungkapan pihak yang memerintahkan penyadapan, motif, serta pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengadaan LIMS Polri tidak cukup berhenti pada penanganan individu yang diduga terlibat. Pemeriksaan juga perlu menjangkau proses pengadaan, pihak penyedia, mekanisme penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian, publik dapat memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai bagaimana teknologi tersebut dibeli dan digunakan.

Pada akhirnya, masyarakat berhak mengetahui apakah pengadaan teknologi pengawasan telah memenuhi ketentuan hukum dan prinsip transparansi. ICW dan Trend Asia telah menyampaikan temuan mengenai nilai pengadaan, sementara proses hukum atas dugaan penyadapan ilegal masih menjadi perhatian. Respons Polri, DPR, lembaga pengawas, dan organisasi antikorupsi, termasuk MAKI, menjadi bagian penting dalam menjawab pertanyaan publik. (*)

Pemeriksaan independen terhadap seluruh paket pengadaan dapat membantu memastikan kesesuaian nilai kontrak, spesifikasi perangkat, dan pihak penerima anggaran.

Audit juga perlu menelusuri rantai pemasok, termasuk perusahaan perantara dan asal teknologi yang digunakan dalam sistem pengawasan.

Polri perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemberian izin, pencatatan aktivitas, serta pihak yang memiliki kewenangan mengakses LIMS.

MAKI dapat memberikan tanggapan terbuka mengenai temuan ICW dan Trend Asia, termasuk menjelaskan apakah organisasi tersebut akan melakukan langkah advokasi atau pelaporan.

Apabila terdapat dugaan afiliasi atau konflik kepentingan, pembuktiannya perlu dilakukan melalui dokumen, hubungan kelembagaan, dan keterangan pihak terkait.

Transparansi pengadaan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan peruntukannya.

Dugaan penyadapan ilegal melalui LIMS masih membutuhkan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.

Temuan Rp35,9 triliun dari ICW dan Trend Asia membuka ruang pemeriksaan lebih luas terhadap pengadaan teknologi pengawasan Polri.

Pertanyaan publik mengenai sikap MAKI juga masih membutuhkan jawaban dan klarifikasi langsung dari organisasi tersebut.

Dengan demikian, pengusutan perkara perlu mencakup dugaan tindak pidana, proses pengadaan, pengawasan teknologi, dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v