MUI Desak DPR Segera Bahas RUU Penyadapan, Soroti Dugaan Penyadapan Presiden Tanpa Izin Pengadilan

Ekoin.co – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah bersama DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat, pejabat negara, dan tokoh organisasi kemasyarakatan dari praktik penyadapan ilegal yang marak terjadi tanpa dasar hukum yang jelas.

Desakan itu disampaikan dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan Komisi Hukum dan HAM MUI secara daring dengan tema Penyadapan Presiden: Antara Lawful Interception dan Masa Depan Ormas dan Negara Indonesia. Dialog ini digelar menyusul ramainya pemberitaan terkait dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara.

Pertanyakan Legalitas Penyadapan Tanpa Izin Pengadilan

Ketua MUI Bidang Hukum, Wahidudin Adam, mengatakan praktik penyadapan tanpa dasar hukum dan izin yang sah dapat membahayakan kehidupan bernegara. Ia mempertanyakan bagaimana penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan, seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, dapat dilakukan tanpa izin pengadilan.

Hal ini jelas akan membuat resah dan melanggar hukum, kata Wahidudin, dikutip dari situs resmi MUI. Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu segera menyusun regulasi yang secara tegas mengatur mekanisme penyadapan, lengkap dengan prosedur pengajuan izin dan batasan kewenangan aparat penegak hukum maupun lembaga intelijen.

Amanat Putusan Mahkamah Konstitusi

Wahidudin menjelaskan, kebutuhan terhadap RUU Penyadapan bukan hanya didasarkan pada perkembangan situasi terkini, tetapi juga berkaitan dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya telah menegaskan perlunya payung hukum khusus mengenai praktik penyadapan di Indonesia. Tanpa undang-undang yang spesifik, kata dia, penyadapan rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik maupun persaingan kekuasaan.

Berkaitan dengan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Isu ini juga bersinggungan dengan pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang saat ini digodok DPR bersama Kementerian Hukum dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam RUU KKS, salah satu isu krusial yang dibahas adalah perumusan mekanisme audit teknis serta ketentuan pengecualian khusus yang dirancang agar tidak mengganggu fungsi intelijen, penegakan hukum, maupun sektor pertahanan negara.

Rapat pembahasan RUU KKS turut membedah sinkronisasi ancaman pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan revisi UU ITE, khususnya terkait delik pidana bagi pihak yang melumpuhkan atau merusak Infrastruktur Informasi Kritikal. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah penyesuaian istilah sertifikat elektronik menjadi sertifikat digital agar selaras dengan konstruksi Undang-Undang Satu Data Indonesia.

Harapan Kepastian Hukum bagi Semua Pihak

MUI berharap, dengan adanya RUU Penyadapan yang jelas, masyarakat umum, pejabat negara, maupun tokoh organisasi kemasyarakatan mendapat perlindungan setara di mata hukum. Regulasi ini diharapkan tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku penyadapan ilegal, tetapi juga menegaskan prosedur resmi yang harus ditempuh aparat ketika penyadapan memang diperlukan demi kepentingan penegakan hukum maupun keamanan negara, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu yang memicu kontroversi di kemudian hari.

Dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan kebebasan sipil turut menyuarakan dukungan terhadap desakan MUI ini. Mereka menilai, tanpa kerangka hukum yang jelas, praktik penyadapan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, termasuk untuk memata-matai lawan politik atau tokoh masyarakat yang bersikap kritis terhadap pemerintah.

Pemerintah sendiri hingga saat ini belum memberikan kepastian waktu kapan RUU Penyadapan akan resmi masuk dalam daftar prioritas pembahasan DPR. Sejumlah kalangan mendorong agar pembahasan RUU ini disatukan dengan pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang sedang berjalan, mengingat kedua regulasi memiliki keterkaitan erat dalam mengatur batas kewenangan negara terhadap akses informasi pribadi warga negara.

MUI menegaskan akan terus mengawal isu ini melalui forum-forum dialog kebangsaan lanjutan, sembari mendorong Komisi I DPR untuk memasukkan RUU Penyadapan sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional tahun mendatang.

Sejumlah akademisi hukum turut mengusulkan agar RUU Penyadapan nantinya mengatur sanksi pidana tegas bagi aparat maupun pihak swasta yang melakukan penyadapan ilegal tanpa izin resmi dari pengadilan, demi memberikan efek jera yang nyata.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v