Surat Pengunduran Diri Gibran Diterima Ketua MPR

Jakarta, Ekoin.co – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026. Setelah pengunduran diri tersebut, Gibran berpotensi tetap memperoleh sejumlah hak dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden, mulai dari pensiun bulanan, tunjangan, rumah kediaman, kendaraan negara, biaya kesehatan, hingga pengamanan seumur hidup sesuai ketentuan perundang-undangan.

Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat tersebut. Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa dirinya bersama pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani.

Setelah menerima surat tersebut, Muzani membacakan isi pernyataan pengunduran diri Gibran di hadapan awak media di Gedung DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam pembacaan itu, Muzani mengungkapkan bahwa surat tersebut tidak mencantumkan alasan khusus yang menjelaskan keputusan Gibran untuk meninggalkan jabatan wakil presiden.

” Tidak ada,” katanya singkat ketika ditanya mengenai ada atau tidaknya alasan pengunduran diri dalam surat tersebut.

Surat yang ditandatangani Gibran memuat pernyataan bahwa dirinya berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Dalam surat itu, Gibran juga menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Isi Surat Pengunduran Diri Gibran dan Langkah MPR

Berikut isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani:

“Dengan ini, saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”

Muzani menyampaikan bahwa MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut. Rapat itu diperlukan untuk menentukan langkah kelembagaan berikutnya setelah MPR menerima pernyataan resmi dari Gibran.

“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” ujar Muzani.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah menyampaikan informasi mengenai rencana kedatangan Gibran ke MPR pada Kamis siang. Pernyataan itu disampaikan ketika dirinya memimpin rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran Polri di Gedung DPR RI.

“Berikutnya, tokoh kita, Benny Khabur Harman, karena beliau ada acara MPR, dipersilakan bicara duluan. Jam 11 Gibran menyerahkan surat pengunduran diri,” ujar Habiburokhman.

Sejumlah pimpinan MPR juga telah hadir di Kompleks Parlemen sejak Kamis pagi. Mereka antara lain Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Rusdy Kirana, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Nasdem Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto, serta Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir.

Hak Pensiun dan Fasilitas Gibran Setelah Mundur

Di luar proses politik dan ketatanegaraan, pengunduran diri Gibran juga memunculkan pembahasan mengenai hak keuangan serta fasilitas yang dapat diterima setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Sunny Ummul Firdaus, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Dasarnya adalah UU Nomor 7 Tahun 1978, khususnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 11,” kata Sunny.

Menurut Pasal 6 ayat (1), presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran pensiun pokok mantan presiden maupun mantan wakil presiden ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.

Dalam ketentuan tersebut, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Berdasarkan angka yang tercantum dalam sumber, gaji pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR sebesar Rp5.040.000 per bulan. Dengan demikian, gaji pokok wakil presiden dihitung sebesar Rp20.160.000 per bulan atau empat kali Rp5.040.000.

Sunny menjelaskan, terdapat tiga kondisi yang termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat, yakni tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, berhenti atas permintaan sendiri, serta tidak dapat lagi menjalankan kewajiban selama masa jabatan karena suatu sebab.

“Pengunduran diri sukarela termasuk kategori berhenti dengan hormat, sepanjang status pemberhentian tersebut berlaku secara sah,” ungkap Sunny.

Selain pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur hak mantan presiden dan wakil presiden atas sejumlah tunjangan serta pembiayaan. Hak tersebut mencakup tunjangan sesuai peraturan mengenai pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat dan keluarganya.

Selanjutnya, Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Mantan presiden dan wakil presiden juga berhak memperoleh kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi. Sementara itu, Pasal 9 mengatur pembayaran pensiun, tunjangan, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dari jabatan.

UU tersebut juga mengatur kondisi penghentian pemberian fasilitas. Berdasarkan Pasal 10, hak pensiun dan tunjangan dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden. Pasal 11 kemudian mengatur hak mantan presiden dan wakil presiden untuk memiliki staf yang terdiri dari pegawai negeri.

Tidak hanya fasilitas keuangan dan tempat tinggal, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh pengamanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013. Sunny menjelaskan bahwa pengamanan tersebut diberikan kepada mantan wakil presiden beserta pasangan hidupnya selama seumur hidup, dengan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2013, mantan wakil presiden beserta pasangan hidupnya juga memperoleh pengamanan dengan fasilitas terbatas selama seumur hidup,” paparnya.

Berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 59 Tahun 2013, pengamanan diberikan kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta suami atau istrinya, baik selama berada di dalam negeri maupun luar negeri. Bentuk pengamanan meliputi pengamanan pribadi, instalasi, kegiatan, serta penyelamatan.

Pengamanan di dalam negeri diselenggarakan oleh Panglima TNI dengan koordinasi bersama Kapolri. Sementara itu, pengamanan di luar negeri dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Pelaksanaannya dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) secara melekat dan terus-menerus. Meski demikian, PP Nomor 59 Tahun 2013 juga memberikan hak kepada mantan presiden maupun mantan wakil presiden untuk menolak fasilitas pengamanan tersebut.

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran telah berlaku secara sah dan memenuhi kategori berhenti dengan hormat, sejumlah hak mantan wakil presiden dapat diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, proses pemberhentian dan penetapan statusnya tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional serta peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan wakil presiden.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v