MPR Resmi Surati Prabowo Minta Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran, Sidang Paripurna Ditarget 2 Desember

JAKARTA, Ekoin.co — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/11/2026), meminta agar pemerintah segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Permintaan ini disampaikan menyusul keputusan rapat gabungan seluruh fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pengajuan dua nama calon wapres ini merupakan tahapan konstitusional yang wajib dipenuhi presiden, sesuai Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Aturan tersebut menyebutkan presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

Sidang Paripurna Ditetapkan 2 Desember

MPR telah menetapkan jadwal sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden pengganti Gibran pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Dengan tenggat waktu tersebut, Presiden Prabowo memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikan proses internal penjaringan nama calon wapres dari partai-partai koalisi.

Sebagai bagian dari proses verifikasi, MPR juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 36 orang, diketuai oleh salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas memverifikasi seluruh persyaratan calon wakil presiden, termasuk aspek administratif dan legal, agar tidak terulang persoalan serupa dengan kasus ijazah Gibran yang berujung pada pengunduran dirinya.

Partai Koalisi Serahkan Keputusan ke Prabowo

Sejumlah partai koalisi pemerintah seperti PAN dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak akan mengajukan kader masing-masing sebagai calon wapres, dan menyerahkan keputusan penuh kepada Presiden Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut partainya kemungkinan akan mendukung kader Partai Gerindra sebagai calon wapres, sementara proses pembahasan internal koalisi akan dilanjutkan setelah Prabowo kembali dari lawatan ke luar negeri pekan depan.

Pengamat politik menilai dokumen syarat administratif cawapres pengganti Gibran perlu dibuka secara transparan ke publik, mengingat kasus sebelumnya terjadi akibat lemahnya verifikasi dokumen pendidikan. “Supaya publik percaya, dokumen itu lebih baik dibuka,” ujar seorang pengamat politik yang mencermati proses ini.

Dampak ke Stabilitas Pemerintahan

Proses pengisian jabatan wapres pengganti ini menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah sejumlah dinamika politik lain, termasuk isu dugaan penyadapan dan polemik hukum lainnya. Stabilitas politik dalam 60 hari ke depan, sesuai batas waktu konstitusional yang diatur, akan menjadi penentu kelancaran pemerintahan Prabowo hingga sidang paripurna MPR digelar awal Desember mendatang.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v