Jakarta, EKOIN.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat utang paylater masyarakat Indonesia mencapai Rp29,59 triliun per April 2025. Angka ini berasal dari layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan dan multifinance.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan kredit paylater perbankan sebesar Rp21,35 triliun. “Baki debet BNPL tumbuh 26,59 persen dengan 24,36 juta rekening,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDKB Mei 2025, Senin (2/6).
Porsi kredit BNPL terhadap total kredit perbankan hanya 0,27 persen. Meski kecil, pertumbuhannya tinggi secara tahunan. Dian menekankan hal ini dalam paparannya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawasan PVML OJK Agusman melaporkan kredit paylater multifinance mencapai Rp8,24 triliun. “Pembiayaan BNPL naik 47,11 persen yoy,” jelasnya.
Agusman menambahkan, NPF gross paylater multifinance sebesar 3,78 persen. Angka ini meningkat dari 3,48 persen pada Maret 2025.
Pertumbuhan Kredit Paylater Terus Meningkat
Kredit paylater di perbankan dan multifinance menunjukkan tren kenaikan signifikan. OJK memantau pertumbuhan ini untuk mengantisipasi risiko.
Dian Ediana Rae menyebut pertumbuhan BNPL perbankan didorong oleh kebutuhan konsumen. “Masyarakat semakin terbiasa dengan pembiayaan digital,” katanya.
Di sisi lain, Agusman mengingatkan kenaikan NPF gross multifinance. “Perlu pengawasan ketat untuk menjaga kualitas pembiayaan,” tegasnya.
OJK mencatat, total rekening paylater perbankan mencapai 24,36 juta. Jumlah ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini.
Meski demikian, OJK memastikan risiko kredit tetap terkendali. “Kami terus memantau perkembangan industri,” kata Dian.
Risiko Pembiayaan Bermasalah Perlu Diwaspadai
NPF gross paylater multifinance naik menjadi 3,78 persen pada April 2025. Agusman menyebut hal ini perlu menjadi perhatian.
“Kenaikan NPF menunjukkan perlunya pengetatan persyaratan pembiayaan,” ujarnya. OJK akan berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mitigasi risiko.
Di perbankan, NPF paylater relatif stabil. Namun, OJK tetap mengingatkan pentingnya literasi keuangan. “Masyarakat harus memahami konsekuensi utang,” kata Dian.
Pemerintah dan OJK terus mendorong inklusi keuangan. Namun, pertumbuhan kredit harus diimbangi dengan pengawasan ketat.
Agusman menambahkan, OJK akan memperkuat regulasi untuk memastikan sustainability industri paylater.
Paylater Dominasi Pembiayaan Konsumen
Layanan BNPL kini menjadi alternatif pembiayaan favorit masyarakat. Pertumbuhannya mengalahkan produk kredit konvensional.
Dian menjelaskan, kemudahan akses menjadi faktor utama popularitas paylater. “Proses cepat dan tanpa agunan menarik minat konsumen,” ujarnya.
Namun, Agusman mengingatkan pentingnya transparansi biaya. “Nasabah harus paham semua ketentuan sebelum mengajukan pembiayaan,” tegasnya.
OJK mencatat, sektor e-commerce turut mendorong pertumbuhan paylater. Kolaborasi dengan fintech memperluas jangkauan layanan.
Meski demikian, OJK mengimbau masyarakat bijak menggunakan paylater. “Utang harus sesuai kemampuan bayar,” kata Dian.
OJK Optimalkan Pengawasan Industri Paylater
OJK berkomitmen memperkuat pengawasan sektor paylater. Langkah ini untuk mencegah potensi kredit macet.
Dian menyatakan, OJK akan meningkatkan pemeriksaan terhadap bank penyedia BNPL. “Kami pastikan prinsip kehati-hatian diterapkan,” ujarnya.
Agusman menambahkan, multifinance juga akan diawasi lebih ketat. “Kami evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaku usaha,” jelasnya.
Regulasi baru mungkin diterapkan untuk menekan risiko pembiayaan. OJK sedang menyusun skema penguatan industri.
Di sisi lain, OJK mendorong inovasi layanan paylater yang bertanggung jawab. “Tujuannya melindungi konsumen,” kata Agusman.
Masyarakat Diimbau Bijak Gunakan Paylater
OJK mengingatkan masyarakat agar tidak gegabah menggunakan paylater. Utang harus dikelola dengan disiplin.
Dian menekankan pentingnya memahami bunga dan denda. “Jangan sampai terjerat utang karena kurang informasi,” ujarnya.
Agusman juga mengimbau nasabah membandingkan layanan sebelum memilih. “Pastikan memilih provider yang terdaftar di OJK,” katanya.
Literasi keuangan menjadi kunci menghindari masalah utang. OJK terus gencarkan edukasi melalui berbagai kanal.
Masyarakat diharapkan melaporkan praktik paylater yang tidak transparan. “Kami siap tindak jika ada pelanggaran,” tegas Agusman.
Masyarakat sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan sebelum menggunakan paylater. Utang harus direncanakan dengan matang agar tidak memberatkan keuangan pribadi.
Perbandingan layanan paylater dari berbagai provider penting dilakukan. Pastikan memilih yang menawarkan syarat dan biaya terjelas.
OJK dan pelaku industri perlu meningkatkan edukasi tentang risiko paylater. Sosialisasi harus menjangkau semua lapisan masyarakat.
Regulasi paylater harus diperkuat untuk melindungi konsumen. Pengawasan ketat diperlukan agar industri tumbuh sehat.
Kolaborasi antara OJK, bank, dan fintech harus terus ditingkatkan. Tujuannya menciptakan ekosistem paylater yang aman dan bermanfaat.
Utang paylater masyarakat Indonesia mencapai Rp29,59 triliun per April 2025. Pertumbuhannya signifikan, baik di perbankan maupun multifinance.
OJK memantau ketat perkembangan industri untuk mengantisipasi risiko. NPF gross paylater multifinance menunjukkan kenaikan yang perlu diwaspadai.
Masyarakat diimbau bijak menggunakan layanan paylater. Literasi keuangan menjadi kunci menghindari masalah utang.
Regulasi dan pengawasan OJK akan terus diperkuat. Tujuannya menjaga stabilitas sekaligus melindungi konsumen.
Industri paylater tetap menjadi alternatif pembiayaan yang potensial. Namun, pertumbuhan harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian.
