Grobogan EKOIN.CO – Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR RI, dan sejumlah pemangku kepentingan, menggelar kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III di kawasan Perhutanan Sosial Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Rabu, 9 Juli 2025. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis integrasi hutan sosial dan sektor pertanian.
Kegiatan penanaman dilangsungkan di area Hutan Desa Selojari, Kecamatan Klambu, yang telah memperoleh SK Pengelolaan Hutan Desa sejak 2023. Lahan yang digunakan meliputi 2,6 hektare area Hutan Desa dan 6,6 hektare lahan Perhutani. Total luasan pengelolaan Hutan Desa Selojari mencapai sekitar 74 hektare dalam kawasan Hutan Produksi Tetap.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto. Mereka secara simbolis melakukan penanaman jagung dan memberikan dukungan penuh terhadap program ini.
Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Swasembada Pangan
Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa perhutanan sosial menjadi jembatan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi masyarakat. “Dari total 8,3 juta hektare SK perhutanan sosial yang telah diterbitkan, terdapat potensi lebih dari 500 ribu hektare untuk agroforestri jagung,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa potensi besar dari lahan perhutanan sosial mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Upaya ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada petani hutan di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Raja Juli Antoni menegaskan keterbukaan kolaborasi dengan Polri dan berbagai pihak lainnya demi menjaga kelestarian hutan, serta mengoptimalkan kontribusi sektor kehutanan terhadap swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri mendukung penuh pembangunan ekosistem pertanian nasional. “Polri siap hadir bersama rakyat mendorong produksi dan distribusi pangan secara terintegrasi. Ini adalah tanggung jawab moral dan institusional kami,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan lahan hutan sosial adalah strategi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Kegiatan ini juga mencerminkan sinergi Polri dalam pembangunan nasional lintas sektor.
Perhutanan Sosial Jadi Basis Penguatan Ekonomi Rakyat
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa perhutanan sosial merupakan potensi besar yang belum dimaksimalkan. “Dengan sinergi lintas sektor, produktivitas pertanian nasional akan meningkat secara signifikan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara kementerian, DPR, dan institusi lain seperti Polri, adalah kunci dalam memperkuat ekosistem pertanian nasional dan menjawab tantangan pangan masa depan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyampaikan dukungan terhadap penguatan program perhutanan sosial. “DPR terus mendorong kebijakan dan anggaran agar kelompok tani pengelola perhutanan sosial mendapatkan pendampingan dan akses pasar yang lebih luas,” katanya.
Capaian perhutanan sosial nasional kini mencapai 8.323.669 hektare dengan 11.065 SK yang telah diterbitkan. Jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 1,4 juta orang dan nilai ekonomi nasional dari program ini mencapai Rp364,19 miliar.
Nilai Transaksi Ekonomi dari kelompok tani hutan hingga Triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp1,57 triliun. Angka ini naik 32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Grobogan Tampilkan Model Agroforestri Terpadu Nasional
Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menerima 147 SK Perhutanan Sosial dengan luas lebih dari 102 ribu hektare. Di Kabupaten Grobogan terdapat 22 SK dengan luasan 5.682 hektare dan mencakup 26.971 kepala keluarga penerima manfaat.
Sebanyak 40 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) telah terbentuk di Grobogan dan semuanya memiliki klasifikasi silver. Produk utama yang dihasilkan antara lain minyak kayu putih, pipil jagung kering, dan daun minyak kayu putih.
Untuk mendukung penanaman, Kementerian Kehutanan melalui BPDAS Pemali Jratun menyediakan 2.000 bibit pohon. Terdiri dari 500 batang jati, 600 batang mangga, 500 batang nangka, 150 batang alpukat, dan 250 batang sawo.
Penanaman jagung ini sekaligus menjadi bagian dari rehabilitasi hutan dan lahan di Grobogan. Upaya ini memperlihatkan bahwa pertanian dan kehutanan dapat berjalan beriringan untuk tujuan keberlanjutan.
Penanaman jagung serentak ini tak hanya menghadirkan produk pangan, tetapi juga menciptakan harapan baru. Masyarakat sekitar hutan kini memiliki akses terhadap sumber penghidupan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggambarkan bentuk kerja nyata lintas lembaga dalam menjaga kedaulatan pangan dan ruang hidup rakyat. Proses ini menandai pentingnya keberlanjutan dalam tata kelola sumber daya alam.
Program ini juga mencerminkan komitmen berbagai lembaga untuk membangun ekosistem pertanian berdaya saing tinggi dengan tetap menjaga ekosistem hutan. Sebuah langkah yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan.
Sinergi antara kementerian, kepolisian, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan program perhutanan sosial. Dengan pendekatan ini, tujuan ketahanan pangan bisa tercapai lebih cepat dan merata di berbagai wilayah.
Melalui kegiatan penanaman jagung serentak di Grobogan, berbagai pihak menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah strategi efektif untuk mengatasi tantangan nasional, khususnya di bidang pangan dan kehutanan.
Upaya swasembada pangan berbasis hutan sosial perlu didukung secara konsisten dengan kebijakan yang pro petani. Dukungan kelembagaan, permodalan, serta pendampingan teknis menjadi faktor penentu keberhasilan.
Pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat koordinasi agar kebijakan kehutanan dan pertanian berjalan selaras. Sementara, masyarakat lokal perlu diberikan ruang untuk berperan aktif dalam tata kelola hutan sosial.
Investasi dalam riset agroforestri dan teknologi pertanian ramah lingkungan juga sangat dibutuhkan. Hal ini guna meningkatkan efisiensi produksi tanpa mengorbankan fungsi ekologi hutan.
Keterlibatan institusi seperti Polri juga menunjukkan pentingnya pendekatan keamanan dan ketertiban dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di kawasan perhutanan sosial.
Dengan sinergi berkelanjutan, perhutanan sosial tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga membangun ekonomi kerakyatan dan memperkuat kemandirian pangan bangsa. Ini adalah jalan strategis menuju Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di :
https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
