KPK Selidiki Sudewo di Dugaan Korupsi KA

Pati EKOIN.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri dugaan keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api (KA) yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Dugaan ini mencuat setelah KPK mengaitkan nama Sudewo dalam perkara Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode anggaran 2018-2022. Gabung WA Channel EKOIN.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekutif KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Sudewo tidak hanya diduga terkait proyek di Jawa Tengah, tetapi juga dalam pembangunan jalur KA di Sumatera dan Sulawesi. “Keterlibatan Sudewo sedang kami dalami, karena ada beberapa perkara lain yang berhubungan dengan dirinya,” ujar Asep.

Asep menjelaskan, bukti-bukti keterlibatan Sudewo terus dihimpun penyidik untuk memastikan peran yang bersangkutan dalam kasus DJKA. Dugaan ini menambah daftar panjang pejabat yang terseret dalam skandal pembangunan infrastruktur kereta api nasional.

Korupsi Jalur KA di Berbagai Wilayah

Proyek jalur KA yang diselidiki mencakup beberapa ruas strategis, antara lain Solo Balapan-Kadipiro, Tegal-Semarang, dan Cianjur-Bogor. Selain itu, KPK juga menyoroti proyek jalur di Jawa Timur, Sumatera, serta Sulawesi yang disebut berkaitan dengan Sudewo.

Menurut informasi KPK, modus dugaan korupsi pada proyek-proyek ini menyerupai pola yang sebelumnya terungkap dalam kasus DJKA. Hal tersebut memperkuat dugaan adanya jaringan yang lebih luas di balik praktik penyelewengan anggaran.

Nama Sudewo mulai disebut setelah penyidik menemukan indikasi keterkaitan dengan beberapa penyedia jasa dan kontraktor pelaksana proyek jalur KA. Keterlibatan pejabat daerah dalam kasus berskala nasional ini menimbulkan perhatian publik.

KPK Intensifkan Penelusuran Bukti

KPK menegaskan bahwa penyelidikan tidak hanya berhenti pada lingkup Jawa Tengah. Penelusuran diperluas untuk mengetahui sejauh mana Sudewo berperan dalam proyek jalur KA di luar Jawa. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik di pusat maupun daerah, dapat dimintai pertanggungjawaban,” kata Asep.

Sementara itu, KPK masih melakukan koordinasi dengan instansi lain untuk memperoleh data kontrak, aliran dana, dan dokumen pendukung lain. Upaya ini dilakukan agar konstruksi perkara semakin jelas.

Kasus DJKA yang melibatkan banyak wilayah membuat penanganan membutuhkan waktu panjang. KPK tidak ingin gegabah dalam menetapkan status hukum Sudewo sebelum bukti yang ada dianggap cukup kuat.

Publik menilai, penyelidikan terhadap Sudewo dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap peran pejabat daerah dalam kasus korupsi proyek infrastruktur nasional. Pasalnya, keterlibatan kepala daerah berpotensi memperluas skala dugaan penyelewengan.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan integritas pejabat publik dalam proyek infrastruktur. Transparansi penggunaan anggaran menjadi sorotan utama agar praktik serupa tidak kembali terulang.

KPK menegaskan akan terus mendalami kasus hingga tuntas. Setiap perkembangan penyelidikan akan disampaikan ke publik sebagai bagian dari komitmen transparansi lembaga antirasuah tersebut.

(*)

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v