Yogyakarta, EKOIN.CO – Desakan agar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, segera mundur semakin kuat. Tokoh NU Yogyakarta, Kiai Asyhari Abdullah Tamrin, secara terbuka meminta Rais Aam PBNU mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah organisasi dari skandal korupsi haji. Ikuti berita terbaru di WA Channel EKOIN.
Kiai Asyhari menegaskan, isu yang menimpa PBNU saat ini bukan persoalan kecil. Dugaan penyusupan ideologi zionisme hingga kasus korupsi haji dinilainya telah menimbulkan keresahan di kalangan nahdiyin, bahkan sampai akar rumput. Menurutnya, peringatan dari para kiai seharusnya dilakukan sejak awal agar musibah besar ini bisa dihindari.
“Ini musibah besar bagi NU. Bisa meruntuhkan muruah jam’iyyah,” ujar Rais Syuriyah PWNU DIY periode 2006–2016 itu dalam keterangannya, Minggu 14 September.
Korupsi Haji dan Luka Nahdiyin
Isu korupsi haji disebut Kiai Asyhari sebagai pukulan telak bagi jamaah. Ribuan calon jemaah haji, katanya, harus menunggu puluhan tahun agar bisa berangkat, sementara dugaan permainan kuota demi keuntungan pribadi menimbulkan ketidakadilan.
“Ulah oknum PBNU yang mencari untung duniawi dari dugaan korupsi haji, tidak hanya tercela, tetapi juga menjungkirbalikkan keadilan yang semestinya tegak,” tegasnya.
Pernyataan ini menambah tekanan moral pada kepemimpinan Gus Yahya. Bagi sebagian warga NU, dugaan korupsi haji bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kepercayaan dan legitimasi moral organisasi.
Kiai Asyhari menilai, langkah serius harus segera ditempuh Rais Aam PBNU agar citra organisasi tidak semakin terpuruk. Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tidak cukup dengan klarifikasi, melainkan dengan tindakan nyata.
Desakan Mundur dan Tuntutan Muktamar
Menurut Kiai Asyhari, satu-satunya langkah yang bisa menjaga kehormatan organisasi adalah menonaktifkan atau memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
“Saya memohon kepada Rais Aam menggunakan kebijaksanaannya. Demi melindungi muruah jam’iyyah, nonaktifkan atau berhentikan Gus Yahya. Percepat muktamar untuk mengganti kepemimpinan PBNU,” tegasnya.
Dorongan agar muktamar dipercepat dinilai penting untuk memberikan solusi struktural. Dengan demikian, kepemimpinan baru bisa segera dibentuk agar NU tetap fokus pada perannya sebagai pengayom umat.
Sejauh ini, PBNU belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Namun, isu skandal korupsi haji telah menjadi sorotan publik yang berpotensi memengaruhi citra organisasi secara luas.
Di kalangan nahdiyin, diskusi mengenai arah kepemimpinan PBNU semakin mencuat. Banyak pihak menilai, kepercayaan jamaah harus dipulihkan melalui langkah berani yang mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan individu.
Kasus dugaan korupsi haji kini bukan hanya menjadi isu internal NU, tetapi juga sorotan nasional. Perhatian publik tertuju pada bagaimana PBNU mengambil keputusan strategis untuk mengatasi krisis kepercayaan ini.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
?
