Bogor,EKOIN.CO- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan peringatan tegas terkait penyaluran KPR subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia menegaskan anggaran Rp35,2 triliun yang disiapkan pemerintah akan ditarik bila realisasi tidak menyentuh target penuh tahun ini.
Ikuti berita pilihan EKOIN.CO di WA Channel kami
Purbaya menekankan, pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak. Namun, bila penyaluran mandek, dana akan dialihkan ke sektor lain yang lebih siap menyerap.
“Tahun ini, anggaran FLPP mencapai Rp35,2 triliun untuk 350 ribu unit rumah subsidi. Kalau tidak terserap 100 persen, uangnya kami ambil, kami bagi ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (30/9/2025).
Realisasi KPR Subsidi Masih Rendah
Hingga 28 September 2025, realisasi KPR subsidi baru mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3 persen dari target 350 ribu unit. Angka tersebut terungkap dari laporan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho.
Menurutnya, penyaluran itu setara dengan Rp22,72 triliun dan dilakukan melalui 38 bank penyalur. Program FLPP juga menggandeng 7.382 pengembang dengan 11.488 lokasi perumahan tersebar di 33 provinsi serta 394 kabupaten/kota.
“Realisasi FLPP sampai akhir triwulan III 2025 terus mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini menunjukkan KPR subsidi FLPP sangat diminati oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelas Heru.
Data tersebut sekaligus menjadi cermin bahwa kebutuhan rumah bersubsidi masih sangat tinggi, terutama di kalangan masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah.
Optimisme Pemerintah Tuntaskan Target
Meski angka serapan masih separuh, Purbaya optimistis target dapat tercapai. Ia menaruh keyakinan pada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Tapi, saya yakin, Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya karena mereka tahu, kalau uangnya tidak terpakai, saya akan ambil,” tegasnya.
Pemerintah berharap dorongan tersebut bisa memacu percepatan pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah. Terlebih, kebutuhan akan hunian terjangkau setiap tahunnya terus meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk.
Selain itu, sektor perumahan dianggap sebagai salah satu penopang perekonomian nasional karena melibatkan banyak industri turunan mulai dari bahan bangunan, perbankan, hingga tenaga kerja konstruksi.
Di sisi lain, tantangan tetap ada, mulai dari keterbatasan lahan, perizinan yang panjang, hingga daya beli masyarakat yang belum merata. Pemerintah menekankan perlunya koordinasi erat antara kementerian, bank, dan pengembang agar KPR subsidi bisa terserap maksimal.
Bila realisasi anggaran berhasil dipercepat, maka manfaat program FLPP akan lebih luas dirasakan, bukan hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi juga mendorong stabilitas ekonomi.
( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
