Bangka — EKOIN.CO — Presiden RI Prabowo Subianto hari ini memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk melaksanakan operasi besar-besaran di wilayah Bangka Belitung sebagai upaya memberantas pertambangan timah ilegal. Operasi ini diharapkan bisa menekan kerugian negara yang diestimasi mencapai puluhan triliun akibat praktik ilegal tersebut.
Dalam pengantar pidatonya, Prabowo menyebut bahwa Bangka Belitung selama ini menjadi episentrum aktivitas tambang timah ilegal yang sangat merugikan. “Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung, menutup yang selama ini hampir 80 persen hasil timah diselundupkan,” ujar Prabowo. (ANTARA News)
Operasi ini mencakup penutupan lokasi tambang ilegal dan pemblokiran jalur penyelundupan hasil tambang timah ke luar daerah. Presiden menyebut ada sekitar 1.000 lokasi tambang ilegal yang menjadi target aksi ini. (ANTARA News)
Upaya tersebut ditargetkan mampu menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp22 triliun hingga akhir 2025, dan bahkan hingga Rp45 triliun pada tahun 2026 bila program ini berjalan efektif. (ANTARA News)
Prabowo juga mengungkap bahwa dari keseluruhan produksi timah haram, hampir 80% diselundupkan melalui berbagai modus, mulai dari kapal kecil hingga penumpang ferry. (ANTARA News)
Selain memerintahkan penutupan tambang ilegal, Presiden menyoroti potensi mineral tanah jarang (rare earth) yang terkandung dalam limbah tambang timah di wilayah tersebut. “Limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang,” katanya. (ANTARA News)
Untuk itu, Prabowo meminta Bea Cukai merekrut ahli kimia agar bisa mengecek kandungan unsur di material limbah tambang. Kegiatan ini diharapkan membuka celah nilai ekonomi baru sekaligus memperkuat pengawasan atas eksploitasi ilegal. (ANTARA News)
Langkah ini sekaligus bagian dari strategi membersihkan aktivitas tambang ilegal, mengatur alih kepemilikan lahan tambang, serta memperkuat fungsi negara dalam pengelolaan sumber daya alam. (ANTARA News)
Di tengah kebijakan keras tersebut, tantangan terbesar adalah memastikan operasi berjalan tersistem, tanpa celah korupsi atau kebocoran informasi. Praktik lama seperti penggunaan jalur alternatif atau jaringan lokal juga harus diantisipasi agar operasi tidak hanya bersifat simbolik.
Meskipun langkah ini dinilai ambisius, Prabowo optimis bahwa tindakan konsekuen dalam menutup tambang ilegal dapat menekan kebocoran anggaran dan memperkuat penerimaan negara.
Dengan operasi besar-besaran di Bangka Belitung, Presiden ingin menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2mYPIvKh3Yr2mYPIvKh3Yr2mYPIvKh3Yr2mYPIvKh3Yr2m
