Jakarta, ekoin.co – PDIP menegaskan sikap politik sebagai partai penyeimbang. Penegasan yang disampaikan Ketum Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Rakernas I di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1), menjadi sinyalemen PDIP main halus menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah.
Pengamat politik Wasisto Raharjo Jati menangkap kesan itu. Dia menganggap, PDIP yang dalam perjalanannya pernah dua periode menjadi oposisi bagi pemerintahan Presiden SBY kini mulai bergeser.
Artinya, partai banteng tak mau dipersepsikan kontra atau beroposisi dengan penguasa.
“Makna partai penyeimbang itu mungkin bentuk adaptasi sikap oposisi dalam kondisi politik terkini,” kata Wasis, di Jakarta, Selasa (13/1).
“Artinya sebagai oposisi itu tidak terlalu berseberangan dengan penguasa namun juga tetap jaga jarak dengan penguasa,” lanjut peneliti BRIN itu.
Dalam pidatonya, Megawati menolak kalau PDIP disebut bersikap abu-abu atau netral. Dia menilai partai penyeimbang merupakan keputusan ideologis. Malahan Mega menganggap peran PDIP sebagai bentuk pengabdian politik.
Menurut Wasis, penegasan Mega membuat PDIP bergerak luwes atau tak canggung dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Mencerminkan sikap partai untuk lebih bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai perlu perbaikan dan juga pro terhadap program-program yang dinilai bermaslahat,” ujarnya.
Megawati dalam pidatonya menilai pemerintah bukan musuh personal tetapi objek kritik yang sah. Malahan pemerintahan dalam demokrasi membutuhkan partai penyeimbang untuk menjaga arah demokrasi.
Presiden ke-5 RI juga menegaskan bahwa kekuatan PDIP tidak diukur dari kedekatan dengan penguasa, tetapi kepada kesadaran politik rakyat.
“Kekuatan politik PDI Perjuangan tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan,” ungkap Mega.
“Melainkan pada kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran politik rakyat,” tutupnya. ()
