Jakarta, Ekoin.co — Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menuturkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) bukan sekadar unit layanan administratif, melainkan wajah nyata Kementerian Agama di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta layanan KUA tidak lagi lambat, berbelit-belit, apalagi menimbulkan keluhan publik.
Hal itu disampaikan Wamenag saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Menurut Romo Syafi’i, keberadaan KUA yang tersebar hingga tingkat kecamatan menjadikannya titik temu pertama masyarakat dengan negara dalam urusan keagamaan.
Baik buruknya pelayanan di KUA, kata dia, akan langsung membentuk persepsi publik terhadap Kementerian Agama secara keseluruhan.
“Bimas Islam adalah wajah Kementerian Agama di tengah masyarakat. Jangan sampai masih ada keluhan layanan KUA yang lambat atau berbelit-belit. KUA harus menjadi pusat layanan keagamaan yang solutif, inklusif, dan responsif,” tegasnya.
Wamenag menekankan pentingnya penguatan program Revitalisasi KUA sebagai langkah strategis menyiapkan layanan keagamaan yang adaptif terhadap kebutuhan umat di masa depan.
Ia menilai pelayanan publik tidak boleh berhenti pada urusan administratif semata, tetapi harus mencerminkan kehadiran negara yang melayani secara bermartabat, humanis, dan profesional.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad melaporkan bahwa kinerja layanan Bimas Islam menunjukkan tren positif.
Salah satunya terlihat dari Indeks Layanan Bimbingan Perkawinan yang telah mencapai skor 82, dan dinilai efektif dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga.
Namun, Abu Rokhmad juga mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, khususnya pada layanan zakat dan wakaf. Saat ini, indeks layanan di sektor tersebut baru berada di angka 57,2, sehingga menjadi fokus utama pembenahan ke depan.
Dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan Bimas Islam turut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Ia mengapresiasi capaian kinerja yang terukur melalui berbagai indeks layanan dan memastikan DPR siap mengawal kebijakan serta dukungan anggaran.
“Indeks penilaian layanan keagamaan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Komisi VIII akan terus mendukung agar rekomendasi Rakernas ini benar-benar berdampak langsung pada peningkatan layanan kepada masyarakat,” ujar Marwan.
Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Gerindra ini juga menyerahkan penghargaan kepada lima Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan kinerja anggaran terbaik, yakni Kanwil Jawa Timur, Gorontalo, Aceh, Papua, dan Sumatera Utara. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas layanan.
Menutup arahannya, Romo Syafi’i mengingatkan seluruh jajaran Bimas Islam agar tidak cepat berpuas diri.
“Capaian indeks layanan patut kita syukuri, tetapi tantangan ke depan menuntut kita untuk terus beradaptasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada umat,” pungkasnya. (*)
