Jakarta, Ekoin.co – Pemerintah kembali memasang target ambisius untuk sektor hulu migas nasional. Dalam RAPBN 2026, angka lifting minyak dipatok sebesar 610 ribu barel per hari (bph).
Namun, target “langit” ini memicu tanda tanya besar, terutama karena sektor migas nasional baru saja dihantam insiden kebocoran pipa di Blok Rokan, Riau, yang menyebabkan potensi kehilangan hasil (loss) hingga 2 juta barel pada awal tahun ini saja.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tampak tetap percaya diri.
Meski menyebut kebocoran di Rokan sebagai “musibah kecil”, realitanya insiden tersebut menggerus stok nasional di saat pemerintah dituntut menaikkan produksi sekitar 5 ribu barel dari capaian tahun 2025 yang berada di level 605,3 ribu bph.
Untuk menambal lubang produksi tersebut, Bahlil menyiapkan strategi yang terkesan “keroyokan” dan mengandalkan potensi-potensi lama.
Langkah pertama yang dijagokan adalah reaktivasi masif lebih dari 40.000 sumur minyak masyarakat yang selama ini terbengkalai.
Pemerintah kini tengah berpacu memproses izin tambang rakyat di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, hingga Jawa Tengah agar bisa segera menyumbang angka ke kas negara secara legal.
Strategi ini dianggap sebagai upaya “mepet” untuk mengejar volume di tengah sulitnya menemukan cadangan besar baru dalam waktu singkat.
Selain mengandalkan sumur tua, Bahlil juga mendorong penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) secara agresif di lapangan matang seperti Blok Rokan dan Banyu Urip guna menahan laju penurunan produksi alami.
Di saat yang sama, Kementerian ESDM juga melakukan aksi “jemput bola” dengan memanggil seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mempercepat proyek yang sudah memiliki Plan of Development (POD).
Seolah belum cukup, sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berencana mengobral lebih dari 100 wilayah kerja (WK) migas baru secara serempak.
Upaya agresif ini diharapkan mampu memberikan napas baru bagi kedaulatan energi nasional pada 2026.
Namun, publik tetap menunggu apakah target 610 ribu bph ini akan menjadi realita atau sekadar angka di atas kertas, mengingat tantangan teknis dan risiko infrastruktur tua yang masih menghantui lapangan-lapangan utama Indonesia.
