Jakarta, EKOIN.CO – Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi gelombang demonstrasi nasional dengan tegas: tunjangan anggota DPR RI resmi dicabut dan kunjungan kerja ke luar negeri (kunker) dimoratorium. Aspirasi rakyat yang menolak fasilitas mewah telah menggerakkan kebijakan penting ini. Kata pamungkas: reformasi.
Kebijakan Reformasi Fasilitas Legislator
Prabowo menyampaikan bahwa seluruh tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan rumah senilai puluhan juta rupiah per bulan, telah disetujui untuk dihentikan. Moratorium kunker ke luar negeri juga berlaku sebagai langkah awal restrukturisasi fasilitas elit legislatif DPR pun diinstruksikan membuka ruang dialog publik, mulai dari tokoh masyarakat hingga mahasiswa
Reformasi semakin terasa saat para ketua umum partai politik—seperti Megawati, Puan Maharani, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar—hadir mendampingi Prabowo dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025)
Aspirasi Rakyat Didengar, Aksi Dialog Digencarkan
Kebijakan itu lahir sebagai jawaban atas protes publik yang menyoroti besarnya gaji dan tunjangan DPR, yang totalnya disebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan Presiden mengimbau aspirasi disampaikan secara damai, tanpa anarkisme maupun perusakan fasilitas publik
Menurut data ICW, total anggaran DPR menyedot hingga Rp1,6 triliun per tahun hanya untuk gaji dan tunjangan, dan kunker menyerap sekitar Rp2,39 triliun Kebijakan “reformasi” ini pun diharap dapat mengembalikan kepercayaan publik.
Reaksi Publik dan Langkah Lanjutan
Aspirasi publik yang mengemuka didukung oleh partai-partai seperti Demokrat melalui AHY, yang menekankan pentingnya transparansi agar isu ini tak berlarut DPR pun dilaporkan akan membuka rincian gaji dan tunjangan secara publik demi transparansi
Prabowo turut memperingatkan akan adanya tindakan tegas terhadap aksi kekerasan—sebagian demo dinilai mendekati makar—serta menugaskan TNI/Polri menjaga keamanan tanpa menekan aspirasi damai
Momentum Reformasi Budaya Politik
Gelombang protes yang memuncak pasca tunjangan rumah puluhan juta ini menjadi momen penting dalam wacana reformasi politik dan etika dana publik. Presiden menyatakan Indonesia kini berada di ambang kebangkitan, merefleksikan harapan rakyat untuk pemerintahan lebih berpihak
