Jakarta, Ekoin.co – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerima masukan dari publik untuk membenahi desain sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) seperti diusulkan PDIP.
Namun Prasetyo mengingatkan bahwa setiap gagasan perubahan sistem Pilkada harus disesuaikan dulu dengan karakter pemilu Indonesia. Tidak asal comot dari negara lain.
“Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya, kita bersama-sama mencurahkan pemikiran untuk mendesain pemilu kita itu jauh lebih baik lagi,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (20/1/2026).
Prasetyo kembali mengingatkan, keberhasilan e-voting di negara lain, termasuk India, tidak otomatis bisa disalin bulat-bulat. Perlu kajian mendalam.
“Yang paling mendasar adalah bagaimana sistem pemilihan itu mencerminkan sistem yang kita yakini paling tepat untuk bangsa dan negara kita. Karena masing-masing negara punya sistem yang tidak selalu cocok diterapkan di negara kita,” tuturnya.
Dia menegaskan landasan utama pembahasan pemilu adalah kepentingan bangsa, termasuk kemanfaatan bagi masyarakat, bukan membuktikan satu gagasan paling unggul.
“Bukan tujuannya untuk mencari sistem siapa yang paling benar, tetapi mari kita mencari sistem yang betul-betul sesuai dengan budaya dan karakter bangsa kita,” jelasnya.
Ia menyebut kajian e-voting bukan hal baru dan selalu muncul dalam pembahasan pemilu, mulai dari tata cara pemungutan suara hingga teknologi pascapemungutan.
Prasetyo juga menegaskan, desain sistem pemilu ke depan harus melibatkan pemerintah, DPR, hingga akademisi kepemiluan.
Soal Pilkada lewat DPRD, PDIP tetap menolak. PDIP keukeh Pilkada langsung menggunakan sistem e-voting.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim e-voting bakal merampingkan biaya Pilkada sekaligus menjaga integritas suara rakyat. (*)
