MAKI Belum Bersuara soal Penyadapan LSP, Apakah Berpihak kepada Polri?

JAKARTA, Ekoin.co — Sikap MAKI soal penyadapan yang menyeret sejumlah petinggi Polri mulai menjadi perhatian di tengah perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hingga Selasa (10/11/2026), belum ditemukan pernyataan resmi Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang secara khusus menanggapi perkara tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sikap organisasi yang selama ini dikenal aktif mengkritisi berbagai persoalan hukum dan dugaan penyimpangan di lingkungan pemerintahan. Publik pun mulai mempertanyakan apakah MAKI akan mengambil langkah untuk mengawal kasus yang melibatkan aparat penegak hukum tersebut.

Perhatian terhadap sikap MAKI semakin menguat setelah kasus penyadapan ini menyeret sejumlah nama penting di lingkungan kepolisian. Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur penyadapan, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat negara.

Kasus Penyadapan LSP Seret Sejumlah Petinggi Polri

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mencuat setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026).

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa ketiga tersangka tersebut memiliki inisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga terlibat dalam tindakan penyadapan tanpa prosedur serta penghapusan data elektronik dan akses ilegal.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menjelaskan bahwa dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Dalam perkembangannya, penyidik turut menetapkan satu tersangka tambahan berinisial SU. Dengan demikian, perkara tersebut semakin menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah personel kepolisian dengan jabatan strategis.

Bareskrim menyatakan bahwa pengungkapan perkara dilakukan melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi serta ahli dan menyita barang bukti elektronik untuk memperkuat pembuktian.

Mengapa MAKI Belum Menyampaikan Sikap?

Di tengah perkembangan tersebut, belum ditemukannya pernyataan resmi MAKI mengenai kasus penyadapan LSP memunculkan pertanyaan mengenai langkah organisasi tersebut.

MAKI selama ini dikenal melalui berbagai laporan, kritik, serta dorongan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi dan persoalan hukum lainnya.

Organisasi yang dipimpin Boyamin Saiman tersebut kerap menjadi salah satu kelompok masyarakat sipil yang menyuarakan pengawasan terhadap kinerja lembaga negara. Karena itu, sikap MAKI dalam perkara yang melibatkan aparat kepolisian menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan.

Namun, belum adanya pernyataan publik tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap Polri. Ada kemungkinan MAKI masih mencermati perkembangan penyidikan atau belum menyampaikan sikap melalui saluran komunikasi publik.

Meski demikian, publik memiliki alasan untuk mempertanyakan konsistensi sikap organisasi masyarakat sipil dalam mengawal persoalan hukum, terutama ketika perkara tersebut menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Pertanyaan mengenai kemungkinan MAKI berpihak kepada Polri juga perlu dijawab melalui penjelasan langsung dari Boyamin Saiman. Tanpa keterangan resmi, kesimpulan mengenai posisi politik maupun keberpihakan organisasi tersebut belum dapat dipastikan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta agar kasus dugaan penyadapan diusut secara objektif dan transparan. Pemerintah juga menyatakan mempercayakan proses penyidikan kepada Polri melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Perkembangan lainnya datang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menerima permohonan perlindungan dari enam orang saksi terkait perkara tersebut. Permohonan itu masih melalui proses penelaahan.

Situasi ini membuat pengawasan masyarakat terhadap proses hukum menjadi semakin penting. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil seperti MAKI diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan alasan MAKI belum memberikan tanggapan khusus mengenai kasus tersebut. Penjelasan langsung dari Boyamin Saiman masih diperlukan untuk mengetahui sikap organisasi yang dipimpinnya.

Publik kini menantikan apakah MAKI akan ikut menyuarakan pengawasan terhadap perkara penyadapan tersebut atau memilih menunggu hasil penyidikan. Pertanyaan mengenai konsistensi sikap MAKI pun menjadi salah satu hal yang menarik untuk dicermati dalam perkembangan kasus ini.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v