Kejagung Periksa Dua Saksi Kasus Korupsi Migas Bekasi

Bekasi, Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi terkait Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP. Pada Kamis, 12 November 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa dua orang saksi untuk memperkuat pembuktian perkara tersebut.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama usaha migas yang berlangsung pada periode 2009 hingga 2024. Kejagung meminta keterangan dari dua orang yang memiliki keterkaitan dengan sektor usaha hulu minyak dan gas bumi serta kegiatan kerja sama operasi di wilayah kerja terkait.

Dua saksi yang memenuhi panggilan penyidik tersebut masing-masing berinisial SA dari PT Pertamina Hulu Energi dan INS yang menjabat sebagai Koordinator Eksploitasi Migas Tim Penawar Kerja Sama Operasi (KSO) pada wilayah kerja. Keduanya hadir untuk memberikan keterangan sesuai kebutuhan penyidikan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS. Penyidik mendalami keterangan para saksi sebagai bagian dari upaya mengumpulkan informasi dan memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.

Kejagung Dalami Kerja Sama Operasi Migas

Perkara yang tengah ditangani Kejagung berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi melalui kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP. Kerja sama tersebut menjadi objek penyidikan untuk periode 2009 hingga 2024.

Dalam prosesnya, penyidik memeriksa sejumlah pihak yang dinilai memiliki informasi berkaitan dengan perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap SA dari PT Pertamina Hulu Energi dan INS dari Tim Penawar KSO menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan keterangan untuk mendukung proses pembuktian.

Keterangan kedua saksi diperlukan untuk melengkapi materi penyidikan. Selain itu, pemeriksaan tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan dan penyempurnaan berkas perkara agar proses penanganan dugaan korupsi dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

Meski demikian, informasi resmi yang disampaikan Kejagung belum menguraikan secara terperinci materi pertanyaan yang diajukan kepada kedua saksi. Belum terdapat pula penjelasan mengenai hasil pemeriksaan ataupun keterangan khusus yang diberikan masing-masing saksi kepada penyidik.

Oleh karena itu, pemeriksaan pada Kamis, 12 November 2026, masih menjadi bagian dari proses pendalaman perkara. Penyidik terus mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan untuk memperkuat pembuktian dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi migas tersebut.

Penyidikan Tetap Mengedepankan Asas Praduga Tidak Bersalah

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Prinsip tersebut menjadi pedoman bagi Tim Jaksa Penyidik JAM PIDSUS dalam menjalankan setiap tahapan penanganan perkara.

Selain itu, penyidik tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap seseorang dalam kapasitas sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang sedang diselidiki.

Pemeriksaan saksi juga memiliki peran penting dalam membantu penyidik memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap duduk perkara. Keterangan yang disampaikan selanjutnya menjadi bagian dari materi penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara ini, fokus penyidikan berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam KSO bersama PT Pertamina EP selama periode 2009 hingga 2024. Kejagung belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai bentuk penyimpangan, nilai kerugian negara, maupun perkembangan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan terhadap SA dan INS memperlihatkan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara kerja sama operasi migas tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya melengkapi pemberkasan sebelum penyidik menentukan tahapan penanganan hukum berikutnya.

Masyarakat masih perlu menunggu perkembangan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai hasil penyidikan perkara tersebut. Informasi mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab, bentuk dugaan penyimpangan, serta hasil pembuktian harus mengacu pada keterangan resmi aparat penegak hukum.

Penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP. Seluruh prosesnya tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Dengan pemeriksaan dua saksi pada 12 November 2026, Kejagung melanjutkan upaya memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan korupsi tata kelola migas Bekasi. Proses penyidikan masih berlangsung dengan mengedepankan profesionalitas, independensi, akuntabilitas, asas praduga tidak bersalah, serta prinsip kehati-hatian.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian publik, terutama terkait upaya mengungkap dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi migas yang berlangsung selama 2009 hingga 2024.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v