Kejagung Periksa Dua Saksi dalam Penyidikan Korupsi Tambang Nikel

Sulawesi Tenggara, Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terbaru, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa dua orang saksi pada Kamis, 12 November 2026. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pembuktian dalam perkara Penyidikan Korupsi Tambang Nikel yang mencakup periode 2013 hingga 2025.

Kedua saksi tersebut berasal dari perusahaan yang berkaitan dengan perkara dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel. Mereka memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Saksi pertama berinisial DP yang berasal dari PT BSJ. Sementara itu, saksi kedua berinisial DMP dari PT DDA atau AG. Keduanya menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik JAM PIDSUS.

Pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan dan pendalaman informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kejagung Dalami Keterangan Dua Saksi

Dalam proses penyidikan, pemeriksaan terhadap saksi menjadi salah satu tahapan penting untuk memperkuat pembuktian perkara. Keterangan yang diberikan para saksi diperlukan untuk melengkapi informasi serta mendukung penyusunan berkas perkara yang sedang ditangani.

Kejaksaan Agung menyebut pemeriksaan terhadap DP dan DMP dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Dengan demikian, keterangan keduanya menjadi bagian dari materi yang didalami oleh penyidik.

Keterlibatan dua saksi dari perusahaan berbeda juga menjadi bagian dari pendalaman terhadap perkara penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel. Namun, keterangan resmi yang disampaikan belum menguraikan secara terperinci materi pertanyaan maupun hubungan masing-masing saksi dengan dugaan penyimpangan yang sedang diselidiki.

Selain itu, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan pada 12 November 2026 ini masih menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode 2013 hingga 2025. Rentang waktu tersebut menjadi cakupan perkara yang tengah didalami oleh Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS.

Penyidikan Dilaksanakan dengan Prinsip Kehati-hatian

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi tim penyidik dalam menjalankan tugas, termasuk ketika meminta keterangan dari para saksi.

Selain mengedepankan profesionalitas, penyidik juga tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Artinya, setiap pihak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan harus tetap memperoleh perlakuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku selama proses penegakan hukum berlangsung.

Prinsip kehati-hatian juga menjadi perhatian dalam penanganan perkara ini. Setiap keterangan yang diperoleh melalui pemeriksaan saksi menjadi bagian dari materi penyidikan yang perlu didalami dan dicocokkan dengan alat bukti lainnya.

Melalui pemeriksaan tersebut, penyidik berupaya melengkapi kebutuhan pembuktian sebelum melanjutkan tahapan penanganan perkara sesuai prosedur hukum. Kejaksaan Agung belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai kemungkinan pemeriksaan saksi tambahan ataupun perkembangan berikutnya dalam perkara ini.

Pemeriksaan terhadap DP dari PT BSJ dan DMP dari PT DDA atau AG menunjukkan bahwa proses penyidikan masih berjalan. Kedua saksi telah memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan sesuai kebutuhan pendalaman perkara.

Ke depan, perkembangan penanganan perkara ini akan bergantung pada hasil pengumpulan keterangan, kelengkapan alat bukti, serta langkah hukum yang ditempuh oleh penyidik. Informasi mengenai perkembangan selanjutnya tetap perlu merujuk pada keterangan resmi Kejaksaan Agung.

Dengan demikian, pemeriksaan dua saksi pada Kamis, 12 November 2026, menjadi bagian dari upaya Kejaksaan Agung memperkuat pembuktian dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Proses hukum masih berjalan dengan mengedepankan profesionalitas, independensi, akuntabilitas, asas praduga tidak bersalah, dan prinsip kehati-hatian.

Penanganan perkara ini perlu terus mengikuti perkembangan resmi dari Kejaksaan Agung agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses penyidikan.

Keterbukaan informasi mengenai tahapan penanganan perkara juga penting untuk memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan aparat penegak hukum.

Setiap perkembangan penyidikan diharapkan dapat disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik.

Dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, proses penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada akhirnya, hasil penyidikan dan pembuktian diharapkan memberikan kejelasan hukum terhadap dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel tersebut.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v