Thailand Batasi Transfer Stablecoin Maksimal Rp2,69 Miliar, Langkah Antisipasi Pencucian Uang Kripto

BANGKOK, Ekoin.co — Otoritas keuangan Thailand resmi memberlakukan pembatasan transfer aset kripto berjenis stablecoin dengan nilai maksimal sekitar Rp2,69 miliar per transaksi, sebagai bagian dari langkah antisipasi praktik pencucian uang dan pendanaan ilegal melalui aset digital. Kebijakan ini mulai berlaku pekan ini dan menyasar seluruh penyedia layanan aset digital yang beroperasi di bawah pengawasan regulator Thailand.

Kebijakan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran otoritas keuangan di kawasan Asia Tenggara terhadap penggunaan stablecoin sebagai instrumen transfer dana lintas batas yang sulit dilacak. Berbeda dengan aset kripto volatil seperti Bitcoin, stablecoin dipatok nilainya terhadap mata uang fiat seperti dolar AS, sehingga kerap dimanfaatkan untuk transaksi bernilai besar secara cepat.

Alasan di Balik Pembatasan

Regulator Thailand menyebut pembatasan ini diperlukan untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan finansial lintas negara, termasuk jaringan penipuan daring dan perjudian ilegal yang marak di kawasan Asia Tenggara. Nilai transaksi di atas ambang batas akan memerlukan verifikasi tambahan dan pelaporan khusus kepada otoritas pengawas keuangan.

“Kami melihat peningkatan signifikan transaksi stablecoin bernilai besar yang terkait dengan aktivitas keuangan ilegal lintas negara. Pembatasan ini adalah langkah proporsional untuk melindungi sistem keuangan domestik,” demikian pernyataan resmi otoritas terkait.

Relevansi bagi Indonesia

Kebijakan Thailand ini turut menjadi perhatian otoritas keuangan di Indonesia, mengingat Bappebti dan OJK juga tengah memperkuat pengawasan terhadap transaksi aset kripto domestik, termasuk stablecoin yang mulai banyak digunakan dalam ekosistem pembayaran digital. Indonesia sendiri telah memiliki kerangka regulasi aset kripto yang kini berada di bawah pengawasan OJK sejak peralihan dari Bappebti.

Pengamat ekonomi digital menilai langkah proteksi seperti ini penting diadopsi secara regional, mengingat sifat aset kripto yang borderless membuat satu negara saja tidak cukup untuk membendung aliran dana ilegal. Kolaborasi lintas negara ASEAN dalam pengawasan aset digital dinilai akan semakin krusial ke depan.

Dampak ke Pasar Kripto Regional

Sejumlah pelaku industri aset digital di Asia Tenggara memperkirakan kebijakan pembatasan semacam ini akan mendorong penyedia layanan kripto untuk memperkuat sistem Know Your Customer (KYC) dan pelaporan transaksi mencurigakan. Meski berpotensi memperlambat transaksi bernilai besar, langkah ini dinilai akan meningkatkan kepercayaan institusional terhadap ekosistem aset digital di kawasan dalam jangka panjang.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v