Kejagung Periksa Tiga Saksi Kasus Korupsi Nikel

Jakarta, Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga orang saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017 hingga 2026. Pemeriksaan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS).

Ketiga saksi tersebut berasal dari dua kementerian dan satu perusahaan. Mereka masing-masing berinisial B dari Kementerian Perdagangan, T dari Kementerian Kehutanan, serta AK dari PT AKAGC. Ketiganya memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya penyidik memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel. Selain menggali informasi dari para saksi, langkah tersebut juga bertujuan melengkapi berkas perkara sebelum penyidikan berlanjut ke tahapan berikutnya.

Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap ketiga saksi dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan. Keterangan yang mereka berikan diharapkan dapat membantu penyidik memperoleh informasi yang berkaitan dengan perkara tata kelola komoditas nikel selama periode 2017 hingga 2026.

Kejagung Periksa Saksi dari Dua Kementerian dan Perusahaan

Dalam pemeriksaan tersebut, saksi pertama berinisial B diketahui berasal dari Kementerian Perdagangan. Keterangan dari saksi ini menjadi bagian dari informasi yang dihimpun penyidik dalam mendalami perkara yang berkaitan dengan tata kelola komoditas nikel.

Selanjutnya, penyidik juga meminta keterangan dari saksi berinisial T yang berasal dari Kementerian Kehutanan. Kehadiran saksi dari kementerian tersebut menambah daftar pihak yang dimintai keterangan dalam proses pengusutan perkara dugaan korupsi komoditas nikel.

Sementara itu, saksi ketiga berinisial AK berasal dari PT AKAGC. Ketiganya hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari yang sama. Namun, keterangan resmi yang disampaikan Kejagung tidak merinci materi pemeriksaan maupun hubungan spesifik masing-masing saksi dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Pemeriksaan terhadap saksi dari unsur pemerintah dan perusahaan merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti. Melalui keterangan para pihak, penyidik berupaya melengkapi informasi yang diperlukan untuk menyusun konstruksi perkara secara menyeluruh.

Kejagung menegaskan bahwa kegiatan pemeriksaan tersebut bertujuan memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara. Dengan demikian, setiap keterangan yang diperoleh akan menjadi bagian dari materi penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidikan Dugaan Korupsi Nikel Berlanjut

Perkara yang ditangani JAM PIDSUS ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel dalam rentang waktu 2017 sampai dengan 2026. Periode tersebut menjadi cakupan perkara yang sedang didalami oleh Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS.

Komoditas nikel sendiri merupakan salah satu sumber daya mineral yang menjadi bagian dari kegiatan pengelolaan pertambangan dan perdagangan. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung memusatkan penyidikan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas tersebut.

Meski demikian, keterangan resmi mengenai pemeriksaan pada Jumat, 13 November 2026, belum mengungkap secara terperinci bentuk dugaan penyimpangan, nilai kerugian negara, ataupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, perkembangan perkara masih perlu mengikuti hasil penyidikan dan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung juga menekankan bahwa proses penyidikan berlangsung secara profesional, independen, dan akuntabel. Penyidik tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Penerapan prinsip tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Setiap pihak yang dimintai keterangan maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara tetap memiliki hak hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan tiga saksi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, dan PT AKAGC pada 13 November 2026 menunjukkan bahwa penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk memperkuat pembuktian. Kejaksaan Agung selanjutnya akan menggunakan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari kelengkapan berkas perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2026.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v