Jayapura, EKOIN.CO – Pemerintah Provinsi Papua saat ini tengah intensif menggelar berbagai kegiatan pemerintahan di Jayapura dan daerah lainnya, sebagai bagian dari optimalisasi pelaksanaan APBN, tata kelola keuangan, dan pelayanan publik.
Penyampaian Spending Review 2023
Pada Kamis, 5 Desember 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua menggelar diseminasi laporan Spending Review 2023 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, Jayapura. Acara tersebut dihadiri mahasiswa semester 6 dan 7, dosen FEB, serta perwakilan rektorat.
Kepala Kanwil DJPb Papua dalam acara tersebut diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran I, Pramudia Mulyono Muslim. Ia memaparkan bahwa sebagian besar anggaran di Papua berasal dari transfer pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Khusus, dan menekankan pentingnya literasi anggaran serta pengendalian inflasi untuk mendorong kemandirian daerah .
Diskusi utama acara itu dipimpin oleh Fatqur Hidayat yang menyampaikan hasil Spending Review. Ia menjelaskan bahwa pembangunan jaringan irigasi di Koya berhasil meningkatkan pendapatan petani sebesar 31,62%, berdasarkan metode PSM‑DID .
Kegiatan ini juga bertujuan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan anggaran, monitoring belanja K/L, dan peningkatan transparansi serta efisiensi pelaksanaan APBN .
Monitoring dan Evaluasi Anggaran Akhir Tahun 2024
Sebelumnya, pada 25–28 November 2024, Bidang PPA I juga melakukan monitoring dan evaluasi anggaran akhir tahun secara sampling di lingkup Kanwil DJPb Papua dan KPPN Jayapura .
Selain itu, Kanwil DJPb juga melakukan koordinasi dan sharing session pada 9 November 2024 terkait pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas se‑Kota Jayapura. Forum ini dihadiri pejabat dari Dinas Kesehatan, BPKAD, Inspektorat, dan kepala puskesmas .
Penyerahan DIPA dan TKD 2025
Pada 16 Desember 2024, Penjabat Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi, bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua, Moudy Hermawan, menyerahkan DIPA 2025 dan alokasi TKD kepada bupati/walikota, serta pimpinan K/L di Hotel Halogen, Merauke. Penyerahan ini menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2025 di sana.
Pelantikan Pejabat Eselon dan Kolaborasi Bangun Papua
Pada 11 Desember 2024, Penjabat Gubernur Papua melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan menyerukan peningkatan kolaborasi antar SKPD untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua .
Penetapan UMP 2025
Juga pada 11 Desember 2024, diumumkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua 2025 naik sebesar 6,5 %. Penjabat Gubernur meminta agar kabupaten/kota segera merealisasikannya .
Operasi Pasar dan Stok Bapok
Pada 6 Desember 2024 dilaksanakan operasi pasar murah dalam rangka hari besar keagamaan. Penjabat Gubernur juga memastikan stok bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru cukup .
Penanganan Stunting dan Kekerasan Anak
Di awal Desember, Pemprov Papua menekankan bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama, sementara situasi kekerasan terhadap anak mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah .
Digitalisasi Perizinan dan Iklim Investasi
Pada 5 Desember 2024, Pemprov Papua menguatkan sinergi dan digitalisasi proses perizinan untuk memperkuat iklim investasi di daerah .
Pelibatan Masyarakat dalam Literasi Digital
Diskominfo Papua mencatat beberapa kegiatan penting, seperti kerja bakti dan pelatihan teknologi serta penanaman cabai sebagai bagian dari pengelolaan lahan mini, serta rapat koordinasi virtual bersama dinas se‑Provinsi Papua pada awal Februari 2025 .
Penyerahan SK PNS
Pada 19 Februari 2025, sebanyak 32 CPNS di lingkungan Diskominfo Papua menerima SK PNS .
Penyerahan LHP oleh BPK Papua
Pada 18 Juli 2024, BPK Perwakilan Papua menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 2023 kepada 33 kabupaten/kota di empat provinsi Papua. Provinsi Papua memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” sementara sebagian besar daerah lain mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian” .
BPK RI berharap daerah segera menindaklanjuti temuan dalam LHP paling lambat 60 hari setelah penerimaan .
Evaluasi Pemerintahan Daerah Papua Pegunungan
Pada 12 Juli 2023, di Wamena, Papua Pegunungan, dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) yang dihadiri pejabat daerah dan BPKP. PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Sumule Tumbo, menyampaikan kewajiban laporan penyelenggaraan pemerintahan sesuai UU nomor 23/2014 dan PP 13/2019 .
Kesimpulan dan Saran
Beragam agenda pemerintahan di Papua menunjukkan komitmen peningkatan tata kelola keuangan, kolaborasi antarlembaga, dan transparansi publik.
Pemantauan belanja daerah dan transfer anggaran memperlihatkan upaya mendorong kemandirian fiskal di tengah ketergantungan pada dana pusat.
Pemberdayaan infrastruktur, layanan digital, dan kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pemerataan pembangunan benar‑benar dirasakan.
Optimalisasi implementasi hasil evaluasi BPK wajib dilanjutkan sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelibatan kampus, masyarakat sipil, dan sektor privat dapat memperkaya perspektif dalam pengelolaan anggaran dan perizinan yang lebih inklusif.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
