JAKARTA, EKOIN.CO- Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat kemajuan signifikan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk Triwulan II tahun 2025. Hingga awal Juli, lebih dari Rp20 triliun telah tersalur kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM).
Dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Menteri, Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (1/7/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pencapaian tersebut secara rinci.
“Per hari ini, 1 Juli 2025, Kemensos telah menyalurkan Bansos PKH kepada 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota, senilai Rp5,8 triliun,” ujar Gus Ipul.
Bantuan sembako juga sudah diterima oleh lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target. Nilainya mencapai Rp9,2 triliun, lanjutnya.
Adapun penebalan bansos berupa tambahan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan total anggaran Rp6,19 triliun.
Dorongan Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi
Menurut Gus Ipul, penyaluran ini sejalan dengan arahan Presiden. Tujuannya untuk menjaga daya beli serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
“Sesuai arahan Presiden, Bansos Triwulan II dan penebalan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan menstimulus pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Meski capaian penyaluran cukup tinggi, masih terdapat jutaan penerima yang belum mendapatkan haknya. Tercatat lebih dari 3 juta KPM masih belum menerima bansos.
Gus Ipul menjelaskan, kendala utama berasal dari ketentuan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mengatur penyaluran bansos secara non-tunai melalui Bank Himbara.
Hal ini mengakibatkan perubahan mekanisme penyaluran, dari sebelumnya melalui PT Pos menjadi ke sistem perbankan nasional.
Pengecualian dan Mekanisme Khusus
Beleid tersebut memberi pengecualian untuk kelompok rentan. Misalnya, penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, dan komunitas adat terpencil.
Untuk kelompok tersebut, bansos tetap disalurkan melalui PT Pos Indonesia karena keterbatasan akses terhadap layanan perbankan.
“KPM ini tidak bisa mengakses Bank Himbara, mungkin karena lanjut usia atau kondisi lain. Maka kami salurkan melalui PT POS,” jelas Gus Ipul.
Sebagian besar penerima yang belum mendapat bantuan adalah mereka yang sedang dalam proses migrasi penyaluran dari PT Pos ke Bank Himbara.
Proses ini dikenal dengan istilah Burekol (pembukaan rekening kolektif), yang mencakup pembuatan kartu, ATM, dan distribusi identitas.
Kebutuhan Data dan Pembukaan Rekening
Keterlambatan juga terjadi karena adanya ratusan ribu KPM baru yang belum memiliki rekening bank. Mereka terdata sebagai penerima baru dari sistem DTSEN.
Sistem DTSEN merupakan sistem pengganti DTKS sebagai dasar acuan penyaluran bansos sejak 2025, dan lebih terintegrasi serta menyasar secara tepat sasaran.
“KPM baru ini semestinya mendapat bansos, tapi sebelumnya terlewat (exclusion error). Pada triwulan II, ada 629.513 KPM baru masuk PKH,” terang Gus Ipul.
Menurutnya, semua KPM baru juga memerlukan proses Burekol, termasuk verifikasi identitas serta pencetakan dan distribusi kartu.
“Proses ini membutuhkan waktu, apalagi dilakukan secara kolektif dan menyeluruh di berbagai daerah,” katanya menambahkan.
Jumlah dan Status Migrasi KPM
Total KPM yang saat ini dalam proses transisi ke sistem perbankan nasional tercatat mencapai lebih dari 3,6 juta.
Rinciannya adalah 1.315.886 KPM PKH yang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara dan 629.513 KPM PKH baru karena exclusion error.
Selanjutnya, 1.953.139 KPM penerima sembako sedang migrasi dari PT Pos, serta 770.376 KPM sembako baru hasil validasi DTSEN.
Gus Ipul menyebutkan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 610.333 KPM telah berhasil melakukan Burekol dan siap menerima bantuan.
“Jadi sekarang tinggal sekitar 3 juta KPM yang belum salur. Mudah-mudahan jumlah ini terus berkurang tiap hari,” ujar Gus Ipul.
Koordinasi dan Permintaan Pemahaman
Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak perbankan untuk mempercepat proses ini.
“Kami terus berkoordinasi dengan Himbara supaya bisa segera sampai kepada penerima manfaat,” jelasnya.
Ia meminta pemahaman dari masyarakat atas keterlambatan yang terjadi akibat proses peralihan ini.
“Insya Allah nanti pada masa mendatang datanya makin akurat, mudah-mudahan penyaluran makin lancar,” harapnya.
Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada KPM yang hingga saat ini belum mendapatkan hak bansos mereka.
Komitmen untuk Tetap Menyalurkan Bansos
Gus Ipul memastikan bahwa bantuan tetap akan dicairkan kepada seluruh penerima yang sudah ditetapkan, meski ada keterlambatan.
“Mohon maaf kepada KPM yang belum menerima Bansos. Tapi jangan khawatir, bantuannya tetap akan disalurkan,” ucapnya.
Kemensos memastikan seluruh proses pembukaan rekening diselesaikan secepat mungkin agar tidak memperpanjang waktu tunggu.
Pemerintah menjamin bahwa dana bansos Triwulan II tidak akan hangus dan tetap akan diterima KPM sesuai hak mereka.(Gambar diambil dari Kumparan)
Seluruh proses terus dipantau secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan dan tepat sasaran.(“)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
