Jakarta EKOIN.CO – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum efisien. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers di kantor Kementerian PU pada Jumat, 4 Juli 2025, di tengah maraknya kasus dugaan korupsi yang menyeret Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung (BWS Babel) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara (BBPJN Sumut).
Dody menyatakan, ketidakefisienan anggaran yang terjadi sesuai dengan prediksi Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kondisi tersebut memperkuat arahan presiden yang telah menyoroti masalah pemborosan anggaran di instansinya.
“Prediksi dari Pak Prabowo sudah tepat bahwa memang di PU ini sedang terjadi ketidakefisienan penggunaan anggaran,” ujarnya di hadapan awak media.
Ia mengungkapkan bahwa dugaan korupsi di BWS Babel menyebabkan kebocoran anggaran cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan internal kementerian, kerugian negara diperkirakan melampaui 40 persen dari anggaran yang dikelola lembaga tersebut.
“Kami juga sedang mempercepat proses hukum yang sudah berjalan di Balai Besar Wilayah Sungai di Bangka Belitung. Yang kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen,” jelasnya.
Korupsi BWS Babel dan Target Penurunan ICOR
Selain menyoroti kebocoran anggaran, Dody menyebut bahwa ketidakefisienan tersebut berdampak terhadap tingginya ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia. Saat ini, nilai ICOR nasional masih berada pada angka 6, yang menandakan investasi di sektor infrastruktur belum produktif.
ICOR sendiri digunakan untuk mengukur efisiensi investasi terhadap hasil pembangunan. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar tambahan modal yang diperlukan untuk meningkatkan output.
Menurutnya, tingginya ICOR merupakan konsekuensi langsung dari sistem anggaran yang belum efisien dan program infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Ia menyebutkan, pemerintah menargetkan ICOR nasional bisa ditekan ke bawah angka 6 dalam waktu dekat.
“Selain menekan tingkat kebocoran anggaran, yang juga harus kita kerjakan adalah mengefisiensikan infrastruktur belanja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan belanja infrastruktur, sehingga beban negara dalam pembangunan dapat dikurangi secara signifikan.
Pemberdayaan Swasta dan Langkah Korektif
Menurut Dody, peran swasta akan diperluas terutama dalam proyek-proyek yang dinilai dapat dikerjakan tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Hal itu diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Evaluasi ini mencakup aspek kebutuhan, skema pembiayaan, dan dampak ekonomi.
Dalam jangka pendek, Kementerian PU juga akan mempercepat proses hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
Dody menyatakan, semua langkah ini dilakukan agar kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian PU dapat dipulihkan. Ia juga berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas internal.
“Kita semua akan serahkan kepada swasta untuk mengerjakannya. Harapannya cuma satu, ICOR kita bisa turun dari 6,” tegas Dody.
Langkah korektif yang dirancang akan melibatkan kementerian terkait serta lembaga penegak hukum guna memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.
Dalam waktu dekat, Kementerian PU juga akan membentuk tim pemantau independen guna mengawasi proyek-proyek berskala besar yang memiliki potensi penyimpangan anggaran.
Keterlibatan tim tersebut diharapkan dapat mempercepat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kebocoran dana di lapangan.
Menteri Dody menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar target angka, tetapi juga perubahan menyeluruh dalam budaya kerja dan pelaksanaan proyek.
Ia menambahkan bahwa transparansi akan menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaporan anggaran ke depan.
Pihaknya juga akan menyusun ulang mekanisme pelaporan dan audit proyek yang akan dikerjakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sementara itu, upaya mendorong investasi swasta akan disertai dengan insentif fiskal dan kemudahan regulasi guna menarik minat pelaku usaha.
Pemerintah berharap langkah ini juga dapat menciptakan iklim kompetitif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih sehat.
Ke depan, Menteri Dody menyampaikan akan lebih sering menggelar dialog publik dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan guna menyampaikan perkembangan dan hasil evaluasi proyek.
Peningkatan kapasitas SDM di kementeriannya juga disebut menjadi fokus utama untuk memastikan seluruh aparatur memahami pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
penting bagi Kementerian PU untuk menindaklanjuti kasus korupsi secara terbuka dan konsisten. Langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik dan memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran anggaran.
Kementerian juga sebaiknya melibatkan lembaga independen untuk menilai efisiensi anggaran setiap tahun. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas dapat lebih terjamin di semua lini program.
Kemitraan dengan swasta harus diimbangi dengan kontrol ketat agar tidak menciptakan potensi penyimpangan baru. Tata kelola yang kuat sangat dibutuhkan saat menyerahkan proyek ke sektor non-pemerintah.
Pelatihan berkala untuk pegawai kementerian juga dapat menjadi solusi jangka panjang guna mendorong budaya kerja yang antikorupsi dan efisien.
Secara keseluruhan, reformasi manajemen anggaran harus berjalan bersamaan dengan penegakan hukum. Tanpa itu, efisiensi yang ditargetkan pemerintah akan sulit tercapai secara menyeluruh.(*)
